JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani kembali mengkritisi caraJubir KPK, Febri Diansyahmenyampaikan keterangan pers kepada awak media.

Arsul meminta agar Febri bersikap proporsional dan faktual dalam memberikan penjelasan selaku jubir. Menurutnya, eks LSM yang pernah bekerja di ICW itu tidak perlu menyelipkan pesan-pesan tersembunyi untuk menunjukkan superiotas KPK dan pada saat bersamaan ada unsur "pembunuhan" karakter terhadap seseorang atau lembaga tertentu.

Kasus terakhir, Arsul merujuk pada penjelasan Febri tentang dipanggil ulangnya Ketua DPR Bambang Soesatyo ke KPK, Jumat (8/6/2018) kemarin.

Menurut Arsul, dirinya telah mengontak Ketua DPR dan protokoler DPR, apakah kedatangan Ketua DPR tersebut atas panggilan resmi berikutnya atau atas kemauan sendiri seperti yang Arsul sarankan beberapa hari lalu.

"Hasil tabayun (ricek) saya, ternyata tidak ada itu panggilan baru dari KPK. Yang ada pihak Mas Bamsoet berkomunikasi dengan penyidik KPK dan memberitahukan bisa datang jum'at pagi ini (kemarin) untuk memberi keterangan mengingat kegiatan di DPR sudah mulai berkurang," kata Arsul di Jakarta, Jumat (8/6/2018) malam.

Bamsoet, kata Asrul, datang ke komisi antirasuah pada pukul 08.00 WIB dan selesai memberi keterangan pada pukul 09.30 WIB.

"Beliau keluar pukul 09.35 WIB, dan langsung memberikan keterangan pers kepada wartawan di lobby Gedung KPK," terang Arsul.

"Nah, kalau faktualnya seperti ini maka Jubir KPK juga harus menyampaikan kepada publik bahwa Ketua DPR setelah berkomunikasi dengan penyidik KPK datang atas inisiatif sendiri untuk memberi keterangan tanpa ada panggilan ulang. Jadi tidak ada kesan konten penyesatan informasi dalam penjelasan yang mengarah pada pembunuhan karakter,” sembur Arsul.

Menutup keterangannya, Arsul menambahkan, bahwa sebagai anggota DPR, dirinya mendukung penuh langkah-langkah KPK untuk terus melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi terhadap siapapun.

Namun, kata dia, pihak KPK tidak perlu kemudian sengaja membuat kontroversi atau perseteruan kelembagaan dengan cara-cara komunikasi publik yang tidak faktual dari lembaga penegak hukum tersebut. (Alf)