Alur sejarah sama kali bukan soal adil atau tidak adil, tapi soal kalah atau menang. Tidak adil rasanya melihat Budiman Sudjatmiko cs ditangkap, disidang dan dipidana kasus makar. Akan tetapi, sistem kuasa rezim yang bekerja sudah memberi vonis bersalah. Anak-anak muda sebaya saya ini menghadapi tuduhan dahsyat, luar biasa dan hebat. Mereka tampak laksana organisasi yang begitu rapi, disiplin dan terlatih dalam menggerakkan massa rakyat dalam tuntutan jaksa. Sejumlah pengacara tampil sebagai pembela, tetapi semua pihak sudah tahu betapa mereka tak bakal mampu membalikkan keadaan. Kalah sebelum bertanding.

Saya yang terbiasa membaca pledoi-pledoi kusam sejak "Apologia" karya Socrates (470 – 399 SM) dalam usia 37 tahun, "Indonesia Menggugat" Bung Karno dalam usia 29 tahun, "Indonesia Merdeka" (Indonesia Vrije) Bung Hatta dalam usia 26 tahun, sampai "Indonesia di bawah Sepatu Lars" Indro Tjahjono dan lain-lain dalam usia lebih muda, tinggal menunggu kepiawaian Budiman meracik kata-kata pembelaan diri yang sedari awal disadari tak bakal mengubah apapun. Pembacaan pledoi -- dan mogok makan -- adalah peluang yang tersedia untuk menguasai panggung opini publik.

Bukan malah memberikan penjelasan secara rinci terkait kerusuhan 27 Juli 1996, Budiman malah memberi judul pledoi: “Sekali Lagi, Menuju Demokrasi Multi Partai Kerakyatan!” Ketua Umum PRD yang berkacama itu memberi isi kepada “Naar de Republiek Indonesia” (Menuju Republik Indonesia) yang ditulis Tan Malaka kemerdekaan diraih. Ia dengan cerdik menegaskan eksistensi PRD yang lahir pada 2 Mei 1994 itu sebagai organisasi partai politik baru yang menegasikan kapitalisasi politik rezim. Bahwa yang diadili dalam persidangan itu bukanlah Budiman cs, tetapi kelembagaan PRD sebagai partai politik. Budiman menggunakan kesempatan yang langka itu untuk menyobek-nyobek baju baja yang selama ini digunakan untuk melindungi rezim. Bagai seorang chef di dapurnya, Budiman menyayat-nyayat pelbagai topeng yang digunakan rezim, lalu disajikan sebagai hidangan sehat bagi perjalanan demokrasi berikutnya.

Vonis tetap dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Budiman ditahan di Penjara Salemba. Satu sosok bercambang, gagah dan pembangkang juga ditempatkan di sana: Xanana Gusmao, seorang pimpinan gerilyawan di Provinsi Timor Timur yang bertujuan memerdekakan diri. Boleh dikatakan Xanana dan Budiman jadi Camat dan Lurah Penjara Salemba. Saya senang melihat mereka sehat-sehat saja dan makin menunjukkan kualitas sebagai sosok visioner di dalam banyak laporan. Mereka berolahraga, tampak sering tertawa, pertanda penjara malah dijadikan sebagai istana kebahagiaan ketimbang gelanggang hukuman.

Di lubuk hati yang paling dalam, saya merasa iri kepada Budiman. Tetapi bukan iri hati dan dengki dalam artian tidak percaya kepada kelebihan orang lain, tetapi lebih-lebih kepada kehendak alam yang telah “memilih” Budiman dan kawan-kawan sebagai sosok puncak generasi saya. Sebagai seseorang yang dilengkapi teori, metode dan pengetahuan yang lebih dari cukup menyangkut aktor-aktor yang ditangkap dalam meretas zaman baru, saya sampai pada tingkat yakin betapa Budiman cs bakal diberlakukan sebaliknya ketika rezim mengerut dan ide-ide perubahan memekar. Yang setan menjadi malaekat, yang jahat menjadi baik, yang kalah menjadi menang.

*

Kebetulan, di kalangan kawan-kawan dekat, saya dikenal memiliki tiga cita-cita selama menjadi mahasiswa. Satu: mati muda. Dua: masuk penjara. Ketiga: bersalaman dengan Pak Harto. Budiman sudah meraih satu dari tiga cita-cita saya itu, justru pada saat saya sedang melewati semester terakhir kuliah saya untuk menjadi wisudawan.. Saya sering mencatat tentang betapa hampir semua sosok pengubah dunia adalah mereka yang mencicipi dinginnya sel tahanan. Banyak pemikiran dan buku hebat lahir di dalam penjara. Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad SAW adalah nama orang-orang suci pilihan yang merasakan situasi "terbuang, terisolasi dan terkungkung" seperti halnya penjara dalam masa hidup mereka. Buya Hamka, misalnya, menyusun Tafsir Al Manar di penjara.

Ketika Xanana dan Budiman di penjara itulah terjadi pergolakan yang kian serius di kampus-kampus. Peristiwa reformasi yang terjadi sejak Juli 1997 hingga Mei 1998 -- dalam jangka 10 bulan -- sama sekali tak menghadirkan Budiman di dalam arus itu. Tapi tanpa Budiman cs, proses pergolakan juga tak bakal matang dan berbuah. Tak lama, pintu penjara yang kokoh itupun roboh dan hancur. Budiman cs seakan menjadi tiket first class untuk menuju pertunjukan yang mengharu biru tentang peralihan rezim.

Sim salabim! Abdakadabra! Alakazam! Barangkali Budiman cs yang memainkan mantra ala komik-komik Abunawas atau Majalah Bobo yang kami selalu ikuti sebagai murid-murid penuh gizi yang lahir era 1970an. Atau, selain menulis novel di dalam penjara, berdiskusi, pun juga mengaji dan i’tikaf bagi anak-anak muda yang dicap kiri padahal santri ini; Budiman malah hanya boleh membaca majalah kanak-kanak itu? Saya hanya bisa membayangkan betapa penuh soraknya para tahanan itu, kala menyaksikan televisi, mendengar radio atau membaca koran tentang gemuruh kaum muda negeri yang dimotori mahasiswa untuk menumbangkan rezim. Apa yang terjadi jauh lebih dahsyat dari Peristiwa 27 Juli 1996, tetapi tak ada kata “Subversif!” atau “Makar!” kepada barisan demi barisan itu. Yang justru menjadi viral adalah kata “Kapok!”.

Sejumlah pelaku gerakan yang bermuara pada tumbangnya rezim itu, langsung menjadi aktor-aktor terdepan yang menjalankan mesin-mesin perubahan politik. Saya melihat dari kejauhan dan memuji kecepatan kerja mereka. Sebagai organisatoris sejumlah organisasi dalam dan luar kampus, saya tentu sadar tentang betapa sulitnya untuk merumuskan materi rapat, mengadakan rapat, mengambil keputusan dalam rapat, membuat pengkalimatan yang disetujui peserta rapat, membuat notulensi rapat, sampai seterusnya. Sehingga, saya tercengang saja Rama Pratama, Anas Urbaninggum, Eep Saefullah Fatah dan lain-lainnya mampu menghasilkan beratus-ratus lembar kalimat sebagai hasil kerja mereka. Mayoritas saya mengenal secara pribadi. Mereka mengubah paket undang-undang politik dengan cepat, menjadi komisioner penyelenggara pemilu, membentuk partai-partai politik, hingga kelompok-kelompok masyarakat sipil atas nama independensi.

Mata saya justru memandang ke arah berbeda, ketimbang menyimak jejeran informasi yang menampangkan wajah-wajah kawan, sahabat atau guru saya itu. Saya celingukan mencari-cari, seperti Jerry yang mengintai Tom dalam serial yang pasti paling saya tonton di layar kaca tanpa tertawa. Apa lacur: sosok-sosok hebat prareformasi seolah lenyap masuk ke bawah tanah dan gua gelap. Bahkan, hantu merekapun tak tampak di kegelapan malam saat saya menggunting berita-berita koran dan majalah, guna saya kliping. Ya, saat itu saya bekerja sebagai staf perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pramita, Tangerang. Pekerjaan tambahan yang saya lakukan setelah kliping selesai: mencoret-coret dengan pulpen artikel-kolom-pendapat itu, bahkan dengan kalimat-kalimat sinis: “Orang ini sedang melamun di toilet, menulis lamunannya, terus mengirim ke koran dan dimuat. Tak ada dasar teori atau bahkan rujukan buku dari bualannya!” Atau, menulis sindiran lewat bahasa puisi.

Ketika panggung mercusuar politik sedang menyala itu, negara sebagai organisme kedaulatan ekonomi sedang masuk ruang gawat darurat. Seluruh tubuh negara ditusuki jarum-jarum invus, dililiti selang-selang aliran darah, dan dikerubungi lalat yang membawa kumah bernanah. Isu-isu duplikasi dibangun dengan mencomot begitu saja kasus negara-negara lain, seperti perang sipil atau balkanisasi. Bahwa Indonesia tidak pernah dan tidak akan pernah serupa dengan bangsa dan negara manapun, dilupakan.

*

Budiman cs yang mendapatkan grasi langsung masuk ke panggung. Ia memimpin Partai Rakyat Demokratik untuk mengarungi pertarungan konstitusional, yakni menjadi peserta pemilu 1999. Walau tak semua setuju untuk melibatkan diri dalam pertarungan “demokrasi ala kaum borjuis” itu, namun mayoritas memutuskan PRD sebagai peserta Pemilu 1999. Layar-layar kaca kembali dihuni oleh tokoh-tokoh yang sangat disegani aktivis segenerasi itu, namun dengan baju dan dandanan yang tak lagi khas generasi pemberang. Kewajiban menggunakan jaket-jaket partai dalam acara resmi atau talkshow di televisi, membuat PRD hanya satu dari 48 lambang di dalam kertas suara. PRD bukanlah pilihan tentang diferensiasi, tapi hanya bagian dari pilihan ganda yang tak mengerutkan kening tatkala menusuknya. Kerja-kerja teknis, administratif dan banyak-banyakan jumlah massa menggantikan pamflet, toa dan orasi. Foto panggung kampanye PRD yang sepi tanpa artis dangdut, disandingkan dengan foto lautan massa yang beberapa di antaranya mencoret dan mencoreng rambutnya sendiri untuk dapatkan saweran.

Toh, sayapun juga tak tahan untuk tetap menjadi “buruh” perpustakaan di Tangerang. Rahmat Yananda – kini sudah menjadi seorang Doktor yang rajib bersepeda di Kukusan Depok sore-sore, sebagaimana juga istrinya yang juga sudah Doktor – menghubungi saya dan “menjual” nama Faisal Basri, Sekjen DPP Partai Amanat Nasional, sebagai pihak yang meminta. Saya tak diizinkan untuk berada di area periferal, lalu dikembalikan ke sentral. Ya, saya menjadi pengurus DPP PAN yang lambat laun menjadi asisten politik Bang Faisal, dengan asisten ekonomi Dendi Ramdani – yang juga sudah Doktor --. Sebagai aktivis organisasi intra kampus di UI, juga sebagai bagian dari KBUI dalam aksi-aksi mahasiswa 1998, kamipun menjadi manusia politik dalam artian yang sebenarnya.

Tak sekadar adu nalar, bahkan saya pernah mengerahkan sejumlah jawara yang berpeci dan bersenjata tajam untuk “menduduki” Sekretariat DPP PAN di Jalan Ampera Raya selama tiga hari, guna memprotes dan sekaligus minta DPP PAN mengubah posisi nomor urut Calon Anggota DPR RI dari Dapil Kab Tangerang. Dan gara-gara terlihat oleh kawan-kawan saya itu “IJP sedang bermetamorfosis jadi preman yang free man”, makanya saya ditarik dari Tangerang. Berikutnya, saya bertempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna, bersama dengan kelompok intelektual dan cendekiawan yang menjadi fungsionaris atau pengurus DPP PAN.

Sementara, kekalahan kedua dialami Budiman. Lagi-lagi, bukan sebagai sesuatu yang tidak diduga, tapi seakan menjadi fakta yang ada di kepala orang berbulan sebelumnya. Pertama, ia kalah ketika ia divonis bersalah karena tidak mau tunduk kepada sistem hukum rezim prareformasi. Kedua, ia kembali kalah dalam jumlah pemilih plus kursi legislatif dalam pemilu 1999. Walau PRD tetap mampu mengirimkan wakil dalam parlemen lokal, kenyataan politik betapa PRD tersingkir dari parlemen nasional menjadi pengalaman riil yang baru. Panggung yang terlalu banyak ditempati orang-orang, membutuhkan titik sorot lampu-lampu dan fokus telekamera. Warna jaket PRD perlahan redup, tersisihkan di sudut gambar, lalu lenyap sama sekali. Editor foto tidak perlu lagi menyiapkan gunting, agar terlihat tetap demokratis dalam nada tekan netralitas. PRD yang butuh keberpihakan, tak punya dana yang cukup untuk beriklan: “Netral dan Independen Itu Bahaya Laten Bagi Demokrasi Kerakyatan!”

Walau begitu, baik sebagai pribadi, atau sebagai partai; Budiman dan PRD berhasil mewujudkan judul pledoi Budiman di PN Jakarta Pusat yakni “Sekali Lagi, Menuju Demokrasi Multi Partai (...)” Tapi, Budiman dan PRD tak berhasil memanggul kata “Kerakyatan” yang mengisi ruang (...) itu. Demokrasi multipartai memang sudah dijalankan di Indonesia, tetapi demokrasi multipartai kerakyatan sama sekali masih hilang dari radar. Mahasiswa yang selalu bersekutu dengan rakyat dalam panggung orasi, puisi dan aksi, ternyata tak bisa memberi wujud yang nyata bagi agenda-agenda kerakyatan.

(Bersambung) ...