TSJabar

Pilkada Bekasi Bergolak, Timses Nur-Firdaus Ungkap Kejanggalan Ijazah Rahmat Effendi

Oleh Bara Ilyasa pada hari Rabu, 13 Jun 2018 - 20:46:57 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

48PEPEN.jpg

Caalon walikota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen. (Sumber foto : Ist)

BEKASI (TEROPONGSENAYAN) --Menjelang hari pencoblosan, atmosfer politik di Kota Bekasi malah bergolak. Penyebabnya adalah terkait diungkapnya kembali dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan calon walikota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen.
 
Kordinator Tim Advokasi Pasangan Nur-Firdaus, Bambang Sunaryo mengatakan, pihaknya telah menemukan beberapa kejanggalan terkait dugaan pemalsuan ijazah tersebut, setelah membandingkan ijazah sekolah Pepen pada tahun yang sama.
 
"Pertama, dari alamat sekolahnya saja sudah berbeda, seharusnya sekolahnya beralamat di Koja Jakarta Utara, namun di ijazah Rahmat effendi alamatnya malah tertulis di jalan Cilincing Jakarta Utara," kata dia dalam keterangannya, Rabu (13/6/2018).
 
Kemudian, menurut Bambang, seharusnya didalam ketentuan aturan KPU dan Perundang-undangan, apabila sekolah swasta maka yang harus menandatangani ijazah adalah Kepala Dinas Pendidikan.
 
"Berdasarkan Peraturan KPU pasal 50, seharusnya bila paslon bersekolah di sekolah swasta, maka penandatanganan legalisir ijazah adalah pihak Dinas Pendidikan, bukan pihak sekolah. Namun dalam kasus ijazah sekolah swasta Rahmat Effendi, penandatangan legalisir ternyata dilakukan pihak sekolah," ungkapnya.
 
Bahkan, menurut Bambang, dalam surat pernyataan dari SMA 52 Jakarta Utara menyatakan bahwa penulis ijazah adalah Maman Syaifullah yang ternyata telah diangkat menjadi PNS dan mendapat tugas di SMA N 52 jakarta pada tahun1986. 
 
"Maman Syaefullah sebagai penulis ijazah diangkat PNS tahun 1986. Apakah mungkin menulis ijazah, dan sekarang menandatangani berita acara Ijazah yg harusnya dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Jakarta Utara atau, satuan kerja atau minimal kepala sekolah," katanya penasaran.
 
Selain itu, Bambang, keaslian ijazah Rahmat Effendi juga patut diragukan, karena ijazah aslinya tidak pernah ada, hanya fotocopy, dan menurutnya tidak pernah di tunjukkan ke publik. 
 
"Dalam tulisan di depan untuk nama Rahmat Effendi seperti ada bercak tip ex, tidak konsisten antara tulisan di depan yang kadang menurun dan belakang lembar nilai ijazah yang rapi dan konsisten.
 
Apalagi, menurutnya ijazah hanya di lampirkan surat keterangan hilang dari polres pekayon, dan hingga saat ini tidak dapat menunjukan bukti otentik pendukung ke publik.
 
"Bahkan dari fotonya, menurut Bambang terdapat kejanggalan, karena tidak adanya nama sekolah pada foto siswa, sedangkan di DKI Jakarta diwajibkan difoto ada nama sekolah," beber dia.
 
Dalam rangka transparansi terhadap proses pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Bekasi, Tim Advokasi Pasangan Nur-Firdaus meminta agar KPU Kota Bekasi membuka secara transparan terhadap hasil verifikasi persyaratan calon walikota dan wakil walikota khususnya menyangkut penggunaan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah tingkat SLTA sebagai persyaratan utama yang diamanahkan oleh PKPU No. 3/2017 Pasal 4 Ayat (1) Huruf C sebagaimana yang telah diubah oleh PKPU No. 15/2017.
 
Menurut Bambang, hasil verifikasi terhadap penggunaan STTB atau ijazah harus disampaikan ke publik secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kota Bekasi dalam melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai bentuk adanya kepastian hukum.
 
"Mengingat adanya temuan dan dugaan ijazah yang telah dilakukan oleh salah satu calon walikota Bekasi masih bermasalah dari aspek hukumnya," tutup dia. (Alf)
tag: #pilkada-jabar-2018  

Bagikan Berita ini :