Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Kamis, 21 Jun 2018 - 14:04:19 WIB
Bagikan Berita ini :

Diduga Dukung Salah Satu Paslon, Wakapolda Maluku Dicopot

11Hasanudin-Brigjen.jpg.jpg
Brigjen Hasanudin (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanudin. Pencopotan tersebut diduga kuat sebagai buntut keterlibatannya dalam membantu kampanye Irjen (Purn) Murad Ismail yang merupakan mantan Kakor Brimob Polri yang kini menjadi cagub Maluku.

Pencopotan Brigjen Hasanudin itu terutang dalam telegram rahasia (TR) Polri nomor ST/1535/VI/Kep/2018 tanggal 20 Juni 2018. Di dalam TR itu disebutkan, Hasanudin dimutasi ke Mabes Polri sebagai analis kebijakan utama di Lemdiklat Polri. Sementara posisinya sebagai Wakapolda Maluku digantikan oleh Brigjen Akhmad Wiyagus.

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin membenarkan pihaknya mencopot Brigjen Hasanuddin lantaran diduga ikut mengkampanyekan Irjen (Pur) Murad Ismail dalam Pilgub 2018.

"Semalam sudah saya perintahkan Asisten SDM Polri untuk mengganti perwira tingi yang diduga tidak netral dengan Pati dari Mabes," kata Syafruddin kepada wartawan, Kamis (21/6/2018).

Menurut Syafruddin, pencopotan tersebut dilakukan guna menjaga profesionalisme dan netralitas Polri pada Pilkada Serentak 2018.

"Semua itu demi menjaga nama baik Polri yang sejak awal ingin menjaga profesionalitas dalam pilkada langsung 27 Juni di seluruh wilayah Indonesia," bebernya..

Apalagi Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah mengarahkan kepada seluruh anggotanya untuk tetap netral meski terdapat beberapa purnawirawan Polri yang ikut berkontestasi dalam Pilkada 2018.
"Sebelumnya juga sudah ada arahan kepada semua jajaran melalui video conference oleh kapolri bahwa semua perwira polri harus netral. Tidak boleh berpihak. Akan ada sanksi tegas bila terduga kuat memihak," jelasnya.

Sikap Polri ini mendapat apresiasi dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, Polri menjaga sikap profesional dan independensinya dalam Pilkada 2018.

Kini IPW sendiri sudah membentuk tim untuk memantau netralitas polisi di Pilkada 2018. Pasalnya banyak laporan dari masyarakat tentang indikasi ketidaknetralan polisi menjelang Pilkada 2018, terutama di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Maluku.

"Meskipun di Sumut tidak ada polisi yang ikut pilgub tapi indikasi ketidaknetralan polisi terlihat oleh masyarakat dan IPW sedang mengumpulkan bukti buktinya. IPW berharap komponen masyarakat ikut mengawasi polisi sehingga sikap profesionalisme dan netralitas Polri tetap terjaga dan Polri benar benar bisa dipercaya masyarakat," tegas Neta.

Lebih lanjut, IPW berharap Kapolri senantiasa bisa menjaga netralitas kepolisian selama berlangsungnya Pilkada Serentak 2018.

"Kapolri jangan segan-segan untuk mencopotnya. IPW dan masyarakat akan mendukung dan berada di belakang Kapolri," tutupnya.(yn)

tag: #pilkada-serentak-2018  #polri  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...