JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Musibah tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun yang mengalami kecelakaan di Danau Toba, Sumatera Utara, Senin (18/6/2018) lalu mengundang keprihatinan berbagai kalangan.
Pasalnya, musibah ini dikabarkan telah mengakibatkan jatuhnya ratusan korban. Bahkan, KM Sinar Bangun itu tidak tidak memiliki manifes perjalanan, sehingga belum diketahui pasti jumlah penumpangnya.
"Kita semua prihatin atas musibah ini, ratusan orang harus kehilangan keluarga mereka. Meski upaya pencarian sedang dilakukan, ratusan orang penumpang sampai hari ini masih belum ditemukan. Kita sangat berduka akan kejadian ini," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/6/2018).
Politisi Partai Gerindra itu menilai, dampak tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba itu berpotensi turunnya kepercayaan wisatawan akan keamanan maupun keselamatan pariwisata di Tanah Air.
Bahkan, musibah ini juga dapat memberi kesan negatif. Citra negatif ini merupakan pukulan bagi usaha branding Danau Toba sebagai destinasi berkelas dunia.
"Musibah kapal ini menjadi citra negatif bagi dunia pariwisata Tanah Air. Karena seharusnya pariwisata itu membutuhkan jaminan keselamatan (safety) dari semua instrumen pendukungnya, baik itu transportasi, infrastruktur hingga kenyamanan maupun keamanan wisatawan," beberSutan.
Sutan menambahkan, salah satu dampak yang perlu diantisipasi dari kejadian ini adalah tidak tercapainya target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Tanah Air, dan menurunnya kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) ke Danau Toba. Menurutnya, ini merupakan pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusinya.
"Selama ini Danau Toba merupakan destinasi wisata baru yang amat diandalkan oleh pemerintah untuk mendulang devisa, dan dengan kejadian ini memberi kesan pariwisata di sana kurang aman, tidak nyaman dan membahayakan," jelasnya.
Dalam rangka mengantisipasi kembali terjadinya musibah ini, politisi dapil Jambi ini mengatakan, pihaknya akan mengelar rapat komisi gabungan dengan pemerintah untuk membahas masalah ini dari sudut kepentingan pariwisata.
"Kita akan mengundang Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata untuk membicarakan standar pengawasan transportasi wisata perairan di Indonesia, karena kita tidak ingin hal ini terulang lagi dan mengurangi kepercayaan masyarakat akan pariwisata Indonesia," tegasnya.(yn)
