Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Senin, 25 Jun 2018 - 22:14:37 WIB
Bagikan Berita ini :

Jelang Pilkada Serentak 2018, DPD RI Ingatkan ASN Netral

96ilustrasi-pns-netral-640x354.jpg.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

MANADO (TEROPONGSENAYAN) --Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar di 171 daerah pada Rabu (27/6/2018) besok.

Komite I DPD RI melakukan pengecekan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak di Sulawesi Utara (Sulut), yang akan digelar di enam kabupaten/kota.

“Memasuki masa tenang ini, kami ingin mendapatkan informasi dan data terkait dengan kesiapan KPUD dan Bawaslu Sulut sebagai penyelenggara,” ucap Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani saat Rapat Kerja di KPU Provinsi Sulut, Manado, Senin (25/6/2018).

Selain Benny Rhamdani, dalam kesempatan ini turut hadir Senator Sulut Marhany Victor Poly Pua, dan Stefanus BAN Liow pada kesempatan itu.

Menurut Benny, potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dapat terjadi pada semua tahapan. Pada proses pencalonan beberapa waktu lalu misalnya banyak terjadi sengketa pilkada yang timbul karena perbedaan membaca regulasi oleh penyelenggara pemilu.

Persoalan lainnya, lanjut dia, independensi penyelenggara Pilkada di berbagai tingkatan,penyelesaian sengketa Pilkada yang sering menimbulkan ketidakpuasan.

Benny juga berharap fungsi pengawas pemilu (Bawaslu/Panwaslu) bisa lebih maksimal lagi demi agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan jujur dan adil.

“Ada netralitas birokrasi dan ASN yang selama ini kerap dipertanyakan, karena kadang turut berperan aktif dalam dukung-mendukung kandidat peserta Pilkada,” kata senator asal Sulut itu.

Tidak hanya itu, Benny menilai kejahatan luar biasa pada masa tenang adalah money politic. Padahal, ajaran agama manapun tidak membenarkan adanya ‘sogok-menyogok’ karena hal itu tidak dibenarkan.

“Untuk itu tugas penyelenggara harus tegas. Mana tugasnya dan yang bukan dalam Pilkada ini,” tegas dia.

Bagi DPD RI, dia menambahkan, Pilkada Serentak pada dasarnya bagian dari upaya dalam membangun daerah dengan terpilihnya kepala daerah yang dihasilkan oleh sistem demokrasi yang baik dan matang.

“Maka proses pelaksanaan Pilkada yang jujur dan berintegritas, merupakan hal yang sangat penting,” ujar Benny.

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Sulut Salman Saelangi menjelaskan sampai saat ini kesiapan Pilkada Sulut berjalan sebagai mestinya.

“Kami juga baru memantau distribusi logistik untuk memastikan tersalurkan. Alhamdulilah tahapan berjalan baik dan situasi kondusif,” tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Komisioner Bawaslu Sulut, Mustari Humagi mengatakan bahwa terkait agenda pengawasan Bawaslu intens sampai bawah yaitu kabupaten/kota.

“Kami telah menyiapkan satu TPS satu orang dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan,” ucapnya.

Ia menambahkan, sejauh ini terdapat pelanggaran administratif ASN dan perangkat desa sudah dilakukan proses dan terbukti melakukan pelanggaran. Untuk aparat desa sudah diputus oleh pengadilan.

“Ada satu kasus yang indikasi paslon menggerakan kekuasan pemerintah. Sudah kami tindak,” kata Mustari. (Alf)

tag: #dpd  #pilkada-serentak-2018  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...