JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--DPR RI sebagai penyelenggara Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) akan membahas isu-isu pembangunan di bidang kemaritiman dan kelautan bagi 16 negara yang berada di kawasan Pasific.

Pembangunan kelangsungan kemaritiman atau on human development and maritime sustainability tersebut akan berlangsung di Jakarta, pada 23 – 24 Juli 2018 mendatang.

“16 negara sudah menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan IPPP ini,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (7/7/2018). Hadir Dirjen Asia Pasifik, Kemlu Desra Percaya.

Human development and maritimesustainability, itu revelevansinya dengan kepentingan bersama Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasific.

Sebagai negara kepulauan, isu-isu pembangunan di bidang kelautan dan kemaritiman merupakan fokus bersama Indonesia dan negara-negara yang berada di kawasan Pasific tersebut.

Sementara itu 16 negara yang akan hadir antara lain; 16 negara kepulauan yaitu Kepualuan Cook, Federasi Mikronesia, Fiji, Perancis Polinesia, Kiribati, Nahuru, Kaledonia Baru, Niue, Palau, Papua Neugini, Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Salomoon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.

“DPR berharap pertemuan ini dapat menjadi gerbang baru kerjasama antarparlemen yang lebih luas antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan di Pasific. Apalagi meski negara kecil, mereka itu memiliki satu suara di PBB termasuk terkait dengan Papua Merdeka,” ujar Waketum Gerindra itu.

Karena itu kata Fadli, kehadiran mereka sangat penting untuk mengetahui dan memahami integritas kewilayahan Indoensia dari Sabang hingga Merauke. “Selama ini banyak negara-negara yang salah memahami Indonesia. Maka, dengan IPPP ini diharapkan benar dalam melihat teritorial Indonesia,” pungkasnya.(yn)