JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Fraksi Partai Gerindra menolak Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan Tahun Anggaran 2017.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan mengungkapkan, penolakan tersebut didasarkan karena ruang fiskal dalam RUU APBNP 2017 tidak masuk akal.
"Dua dari tiga fungsi APBN, yaitu sebagai instrumen redistribusi pendapatan dan instrumen untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi, hanya efektif jika APBN mempunyai ruang fiskal yang lebar. Sementara dalam RUU APBNP 2017, ruang fiskal terlihat sempit. Fraksi Partai Gerindra menyatakan 'Menolak dan Tidak Menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 menjadi Undang-Undang'," tegas Legislator dari dapil Jabar IV itu saat membacakan pandangan Fraksinya pada rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (10/07/2018).
Namun demikian, lanjut dia, Fraksi Partai Gerindra mempersilahkan Pemerintah menjalankan keyakinannya dalam RAPBN-P TA 2017.
Dikatakannya lagi, Fraksi Gerindra setidaknya dalam hal ini memiliki beberapa catatan terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2017 tersebut.
"Ekonomi Indonesia selama tahun 2017 tercatat tumbuh sebesar 5,07 persen, dibawah target APBN 2017 sebesar 5,2 persen. Namun capaian pemerintah yang hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07 persen kurang memenuhi ekspektasi rakyat. Padahal Pemerintah telah diberi kesempatan untuk membelanjakan anggaran pembangunan hingga Rp. 2.133‚29 triliun, sesuai postur belanja pada APBN-P TA 2017," ungkap mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR itu.
Menurutnya, Dengan semakin besarnya anggaran pembangunan tersebut, seharusnya tidak hanya konsumsi dan investasi saja yang dapat tumbuh positif tetapi keseluruhan perekonomian nasional dapat tumbuh positif dan berkualitas.
Padahal, kata dia, Pertumbuhan ekonomi memiliki peran ganda yang tidak hanya menjadi target pencapaian ekonomi namun juga menjadi dasar arah kebijakan fiskal sehingga penyusunan APBN, baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan menjadi lebih kredible.
Untuk diketahui juga, terang dia, Ratio realisasi belanja APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun mengalami kontraksi, Tahun Anggaran 2014 ratio realisasi belanja sebesar 16,7 dan Tahun Anggaran 2017 ratio realisasi belanja turun menjadi 14,7 persen atau mengalami kontraksi sebesar 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Dan yang memprihatinkan, Fraksi Partai Gerindra memprediksi ratio realisasi belanja APBN 2018 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan turun menjadi 14,12 persen dan tahun 2019 akan turun menjadi sebesar 13,7 persen. Sehingga, kinerja Pemerintah dalam realisasi belanja APBN selama lima tahun mengalami kontraksi sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)," bebernya. (plt)
