Calon presiden Joko Widodo dalam beberapa kali kesempatan menyebut bahwa calon wakil presiden yang akan mendampinginya di pemilihan presiden 2019 ada beberapa nama. Nama-nama mereka sudah ada di kantong Jokowi. Setelah menyebut sepuluh bakal cawapres, kini nama cawapres mengerucut menjadi lima.

Daftar nama-nama bakal cawapres Jokowi diisi beberapa tokoh Islam. Berbagai media menyebut Muhaimin Iskandar (Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa), Mahfud MD (Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi), dan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi (Gubernur Nusa Tenggara Barat). Untuk nama terakhir, sempat menjadi kontroversi karena sebelumnya TGB sempat direkomendasikan Persaudaraan Alumni 212 menjadi capres. Namun, masuknya TGB dalam bursa cawapres Jokowi muncul setelah ia menyatakan mendukung Jokowi melanjutkan kepemimpinannya dua periode.

Pada pilpres 2019, peta pencapresan masih didominasi dua poros, poros Jokowi dan Prabowo. Meski demikian, kemungkinan adanya poros baru masih sangat memungkinkan. Jika capres hanya ada dua, Jokowi dan Prabowo, maka pencapresan ini akan mengulang pilpres 2014 lalu.

Menilik peta dukungan Jokowi, kini ia lebih diunggulkan karena sudah mendapat dukungan dari berbagai parpol sehingga pencalonannya sudah memenuhi syarat presidential threshold (ambang batas pencapresan). Sebagai kader PDI-Perjuangan, Jokowi sudah mendapat dukungan dari Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Kelima parpol tersebut memiliki kursi di DPR RI. Sedangkan kelima parpol lain, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) belum menentukan capres yang akan diusung.

Selain itu, Jokowi juga mendapat dukungan partai yang belum ada di parlemen seperti Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kedua parpol ini telah menyatakan sikap mendukung Jokowi di pilpres 2019. Di atas kertas, Jokowi mendapat dukungan yang lebih dari cukup. Ia juga lebih diunggulkan karena merupakan "petahana".

Kekuatan-Kelemahan

Ketiga tokoh Islam yang masuk dalam bursa cawapres Jokowi memiliki kekuatan dan keunggulan juga kelemahan masing-masing. Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memiliki dukungan dari partainya yang selama ini intens mengkampanyekan Cak Imin sebagai cawapres. Dukungan penuh dari partai cukup menjadi modal bagi Cak Imin.

Meski mendapat dukungan PKB, Cak Imin ternyata memiliki kelemahan di internal elit ormas Nahdatul Ulama (NU) yang menjadi lumbung suara PKB. Hal ini diakibatkan konflik antaranya dirinya dengan Abdurahman Wahid (Gus Dur), atau sering disebut konflik perebutan PKB. Akibat konflik itu, hubungan Cak Imin dengan keluarga Gus Dur dan simpatisannya masih terpelihara. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi Cak Imin. Betapapun, Gus Dur adalah mantan Ketua Umum PBNU dan PKB yang memiliki jaringan sangat kuat ke pemilih akar rumput warga NU.

Mahfud MD juga mempunyai kekuatan tersendiri. Sebagai mantan hakim MK, Mahfud bukan orang biasa dalam kancah politik Indonesia pascareformasi. Ia juga pernah menjadi Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur. Setelah purna jabatan sebagai hakim MK, Mahfud lebih dikenal sebagai cendekiawan muslim Indonesia. Sebagai tokoh muslim, Mahfud relatif dapat diterima oleh ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU.

Namun, syarat pencapresan melalui parpol bisa menjadi kendala tersendiri bagi Mahfud. Sebagai orang non parpol, kondisi ini praktis menyulitkan Mahfud. Beberapa parpol (semisal PSI dan Nasdem) memang mewacanakan mendukungnya. Namun, dukungan itu bisa menyandra Mahfud sendiri.

Tokoh Islam lain, TGB jugu memiliki kekuatan dan daya tawar menjadi cawapres Jokowi. Pengalaman menjadi Gubernur adalah modal utama, memahami persoalan tata kelola pemerintahan khususnya daerah. Akan tetapi, TGB harus siap berhadapan pada resistensi Partai Demokrat karena ia merupakan kader Demokrat. Sementara di sisi lain, Demokrat sedang mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai capres/cawapres. TGB juga mendapat resistensi dari kelompok Persaudaraan Alumni 212 karena sebelumnya sudah diusulkan menjadi capres, sebelum menyatakan dukungan pada Jokowi.

Antisipasi Politik Identitas

Calon pendamping Jokowi bisa berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pimpinan parpol, profesional, militer dan tokoh agama (Islam). Akan tetapi, pilihan memilih tokoh agama menjadi penting karena konteks politik Indonesia saat ini diwarnai dengan politik identitas.

Sebuah hal yang lazim dan selalu muncul saat momentum politik (Pemilu dan Pilkada) adalah isu SARA, terutama agama. Isu politik identitas ini semakin masif karena menjelang Pemilu 2019, Indonesia menggelar Pilkada serentak 2017 dan 2018. Politik identitas seolah menemukan momentumnya di tahun politik.

Berpasangan dengan tokoh Islam dapat menguatkan posisi Jokowi yang selama ini sering diserang lawan politiknya dengan isu komunis dan kriminalisasi ulama. Selain itu, tokoh Islam yang diambil merupakan tokoh yang relatif diterima tidak hanya pemilih muslim, tapi juga non muslim.

Kuatnya politik identitas di Indonesia tidak terhindarkan. Hal ini cukup memengaruhi kolaborasi pasangan capres-cawapres yang "nasionalis-Islam" atau sebaliknya dalam setiap Pemilu. Pada Pemilu 2004 misalnya, terdapat kolaborasi antara militer yang nasionalis dengan tokoh Islam: pasangan Wiranto-Shalahuddin Wahid dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Terpenting, bagi paslon adalah menjaga "tergelincirnya lidah" dari perkataan dan pernyataan yang menyakiti umat beragama. Kasus Ahok adalah bukti bahwa keselamatan seseorang adalah dari menjaga lisan (perkataan). Sekuat apapun paslon capres-cawapres akan terjungkal apabila tidak bisa menjaga lisannya, terutama dari perkataan terkait keyakinan (agama).(*)