Jakarta
Oleh Alfian Risfil pada hari Selasa, 24 Jul 2018 - 04:19:09 WIB
Bagikan Berita ini :

Ketua DPRD DKI Kirim Pesan Buat Para Kritikusnya

80prasetyo-sayangkan-keputusan-gubernur-dki-jakarta-ubcqT2a3nR.jpg.jpg
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPRD DKI JakartaPrasetio Edi Marsudi sempat menuai kritik lantaran dianggap menghambat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Prasetio dikritik beberapa pihak karena menolak menandatanganiRancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI Tahun Anggaran 2017 pekan lalu. Hal ini dianggap kental dengan nuansa politis.

Prasetio pun langsung merespons kritik tersebut. Menurutnya, soal tertundanya pengesahanLKPJ 2017 semata-mata dalam rangka melaksanakan fungsi konstitusional DPRD dalam hal penganggaran dan pengawasan penggunaan anggaran.

Pasalnya,APBD 2017 menyisakan anggaran terlalu besar hingga mencapai Rp 13,1 triliun.Prasetio menyebut Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa)ini melonjak tajam dari tahun lalu yang hanya Rp 7 triliun.

Dalam catatan dewan, Pras panggilan akrabnya mengatakan, bahwa penjelasanTim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI pekan lalubelum memuaskan.

"Kepada kalian yang hanya asal bunyi dan asal mengkritik, perlu diketahui, bahwa ada penjelasan yang belum lengkap dari TAPD dan SKPD. Sehingga kami minta ada penjelasan ulang yang lebih lengkap dan komprhensif," kata Pras ditemui wartawan usairapat LKPJ 2017 di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (23/7/2018) malam.

Ditegaskan Pras, hal ini mengacu pada pandangan semua Fraksisaat memberikan pendapatnya mengenai besaran Silpa tahun 2017. Mereka kompakmenyoroti besarnya Silpa tersebut.

Bahkan, kata dia, kritik serupa juga disampaikan olehpartai pengusung Anies-Sandi, yakni Ketua Fraksi PKS DPRD, Abdurrahman Suhaimi dan anggota Fraksi PKS,Ahmad Yani.

"Ada penjelasan yang kami anggap memang belum lengkap. Karenanya, saya mengingatkan pada seluruh SKPD dalam memberikan penjelasan agar betul-betul bisa diterima Dewan," ungkapnya.

"Terus, saya (kemaren) kok tiba-tiba dibilang politis?. Ini partai pendukungnya juga mengkritik kok. Kalau cuma saya yang mengoreksi, 'wah si Pras enggakmove onsebagai ketua Dewan'. Tapi, kita lihat, faktanya ini pandangan semua fraksi kok, kebersamaan kita semua," terang Pras.

Lebih jauh, Pras mengatakan, pihak eksekutif memang harus bisa menjelaskan dengan baik terkait alasan besarnya Silpa. Sebab hal ini berkaitan langsung dengan banyaknya program dan pembangunan yang tidak jalan.

Dia pun berharap, setelah memberi catatan dan rekomendasi atas Silpa 2017, hal serupa tidak terulang lagi pada laporan tahun anggaran 2018 mendatang.

"Jadi, saya hanya mengingatkan. Ke depan harus dibenahi, jangan sampai rakyat Jakarta dirugikan akibat pembangunan tidak terealisasi dengan baik," pesan Pras.

"Makanya, kemarin saya tidak tahu apa yang kalian (pengkritik) pikirkan tentang saya. Semoga kalian bisa melewati masalah dan mendapatkan hal-hal yang baik kedepan," sindir Penasihat Fraksi PDI-P itu.

Pras menambahkan, bahwa dirinya hanya berusaha objektif dengan menjalankan fungsi legislatif dengan sebaik-baiknya.

"Jadi, tidak ada itu sikap politis dalam hal pengesahan LKPJ tahun anggaran 2017," pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Syarif menyambut baik atas disahkannya LKPJ 2017, Senin (23/7/2018).

Syarif menilai, tertundanya pengesahan LKPJ adalah suatu dinamika biasa sepanjang dalam koridor waktu yang wajar.

Syarif pun mengamini, bahwa Silpa tahun 2017 terbilang cukup besar dibandingkan dengan Silpa anggaran di tahun-tahun sebelumnya.

"Saya setuju dengan Pak Ketua (Prasetio), Silpa Rp 13 Triliun itu sangat besar dari pada tahun sebelumnya," kata Syarif kepada TeropongSenayan, Senin (23/7/2018) malam.

Menurut Syarif, sejumlah catatan dan rekomendasi dari DPRD atas LKPJ DKI 2017 juga sangat penting.

Salah satunya, sebagai catatan untuk menjadi masukan berharga bagi para SKPD ke depan.

"Pak Ketua kemarin sempat menunda (tanda tangan), karena merasa ada data yang perlu diklarifikasi.Mungkin ada penjelasan yang belum lengkap dari TAPD. Sehingga ketua minta ada penjelasan ulang. Saya berpikirnya positif, biasa itu," ungkap Syarif santai.

"Saya juga sudah memprediksi, tidak lama pasti ditanda tangani. Karena DPRD tidak berweanang untuk menolak. Otoritas DPRD hanya di tataran memberi catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ. Tidakada kewenangan untuk menerima atau menolak, kecuali hanya bmemberi penilaian dan catatan, serta melihat untuk ke depannya Pemda baiknya kayak apa," pungkas Syarif.

Untuk diketahui, sebelumnya kritik kepada Pras juga disampaikan oleh koleganya di Kebon Sirih.

Anggota Komisi A DPRD,Inggard Joshua mempertanyakan sikap Pras yang menundamenandatangani LKPJ 2017.

Bahkan, Inggard menuding Pras sengaja ingin menghambat kerja Gubernur Anies Baswedan dalam membangun Jakarta.

“Saya melihat Pras sebagai ketua dewan mau menghambat kerja Pak Anies. Tapi sayangnya dia tak paham aturan, yang penting buat dia bagaimana mencoba menciptakan pendapat, seolah-olah dia hebat, padahal LKPJ itu beda dengan LPJ,” ujar Inggard, Minggu (22/7/2018).

Menurut Inggard, LKPJ beda dengab LPJ. Untuk LKPJ sebenarnya dewan tak punya kewenangan untuk menerima atau menolak. Dewan hanya berwenang untuk memberikan masukan saja.

“Ini malah gak mau tandatangan. Jadi memang jelas Pras tidak paham tentang perundang-undangan. Malu kita dibuatnya,” ujar Inggard. (Alf)

tag: #prasetyoedi  #dprd-dki  #pemprov-dki  #dki-jakarta  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Mahasiswa Kecewa dengan Sikap KPK: Ancam Akan Lapor ke Jokowi

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 10 Agu 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat kembali melakukan aksi di depan Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Massa aksi ...
Jakarta

Muncul Nama Heru Budi Hartono Pengganti Anies Baswedan, Siapa Dia?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis masa jabatan pada 16 Oktober 2022. Mengingat Pilkada baru digelar 2024, posisi Anies akan diisi oleh penjabat ...