Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Kamis, 02 Agu 2018 - 09:59:25 WIB
Bagikan Berita ini :

Pencetakan Buku Pelajaran Tak Lancar, Kemendikbud Diminta Turun Tangan

27buku-kurikulum-2013-sd-smp-sma-bse.jpg.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Berdasarkan data dilapangan, baik dari toko buku, supllier dan karyawan percetakan yang menjual buku langsung ke sekolah, pembelian buku kurtilas belum merata dalam pelaksanaanya untuk melengkapi proses belajar mengajar di sekolah pada tahun ajaran 2018/2019.

Hal ini disebabkan karena kurang lancarnya penggandaan dan pencetakan dengan berbagai macam alasan, sehingga sekolah melengkapi pengadaan buku pelajaran dari penerbit swasta dengan harga yang jauh lebih mahal melalui dana BOS.

Pengamat pendidikan yang juga pengurus PWI Jabar Muhammad Syafrin Zaini mengungkapkan, adanya ketentuan di Juknis BOS boleh membeli Bukpel BSE sebagai alternatif, cukup membingungkan. Karena stock lama eks buku bse sejak 2010 sudah habis terjual. Selain itu, juga jarang mencetak lagi karena harganya hampir sama dengan HET kurtilas.

“Banyak sekolah meminta uang dari penjual buku ke sekolah tanpa memperhatikan kualitas buku. Ini kan jelas menyimpang dari UU perbukuan pasal 64 ayat 1 yang melarang penerbit tidak boleh menjual buku langsung kesekolah. Dampaknya korupsi semakin masif terutama di akar rumput atau sekolah pelaksana,” ungkap Syafrin dalam siaran persnya, Rabu (1/8/2018).

Dia melanjutkan, dari pelaksanaan pembelian buku melalui Online Store, beberapa perusahaan yang pernah dilegitimasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kemendikbud melalui harga sesuai e-katalog sepertinya masih lebih baik walau ada sedikit kekurangan dibandingkan dengan penjualan buku Kurtilas non online.

“Sulit mendapatkan data dari sekolah pembeli penerima dan pembayar secara tepat pesan, tepat sasaran, tepat kirim dan tepat bayar sesuai dana yang diberikan langsung kesekolah melalui dana BOS yang dilakukan secara Non Cash Less oleh pihak sekolah. Nah ini pertanyaannya kenapa bisa terjadi,” tambah Syafrin lagi.

Dirinya juga menyinggung kenaikan harga kertas pada 2018 ini yang mencapai 30 persen dari 2017 lalu. Selain itu, kurang merata pengadaan kertas khusus yang ditetapkan Kemendikbud.

“Ini tentunya menyulitkan percetakan dan suppliyer sehingga berdampak pada pengadaan buku Kurtilas tahun ajaran 2018/2019, kurang dapat terlaksana tepat waktu sesuai kebuituhan sekolah. Tidak aneh, banyak percetakan menggunakan kertas seadanya dengan pemikiran asal ada buku walau kertasnya down speck,” tegas Syafrin seraya mengingatkan pengusaha jangan hanya mencetak buku untuk kebutuhan zona 4 dan 5 karena harganya dianggap lebih menguntungkan sehingga, banyak buku kurtilas kebutuhan zona 1,2 dan 3 agak terlambat suplay bukunya.

Pihaknya menghimbau kepada Menteri Pendidikan agar harga eceran tertinggi (HET) tetap dikendalikan oleh Kemendikbud dan LKPP. Disamping itu, pelaksanaan pengadaan dan pengiriman, bisa melalui lelang resmi ditingkat pusat atau daerah agar lebih terjamin pengontrolan oleh Kemendikbud.

Dirinya juga meminta perusahaan peserta lelang harus sudah terlegitimasi oleh pihak LKPP dan Kemendikbud, harus ada cek fisik.

“Saya kira Kemendikbud bisa memberlakukan standar lulusan buku dan harga per halaman secara merata untuk buku penerbit swasta dengan HET perbukuan atau e-katalog. Ini penting supaya masyarakat tidak menjadi korban dari penerbit swasta yang menjual buku seenaknya karena kompromi dengan swasta,” pungkasnya.(yn)

tag: #kemendikbud  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...