Jakarta
Oleh Alfian Risfil pada hari Sabtu, 04 Agu 2018 - 03:05:26 WIB
Bagikan Berita ini :

Selamatkan Air Jakarta, GSP Dukung Naturalisasi Lingkungan

44IMG-20180803-WA0040.jpg.jpg
Endah S Pardjoko dan Himmatul Aliyah di acara diskusi Gerakan Sahabat Perempuan (GSP) bertajuk; 'Selamatkan Air Jakarta Melalui Program Naturalisasi Lingkungan' di Morissey Hotel, Jl Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/8/2018). (Sumber foto : Alfian/dok.TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYANA) --Gerakan Sahabat Perempuan (GSP)menyoroti bantaran sejumlahsungai di wilayah Ibu Kota, yangkondisinya cukupmemprihatinkan.

Padahal, sungai-sungai tersebut dapat menjadi sumber kehidupan dan daya tarik bagi para wisatawan.

Berbagai kegiatan pun bisa dilakukan di bantaran sungai, seperti memancing, mandi, atau hanya duduk santaidi pinggir bantaran sungai sambil menikmati segarnya aliran air sungai.

Hal ini mencuat di acara diskusiGerakan Sahabat Perempuan (GSP) bertajuk; 'Selamatkan Air Jakarta Melalui ProgramNaturalisasi Lingkungan' diMorissey Hotel, Jl Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/8/2018).

Salah satu pembicara, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta,Endah S Pardjoko mengatakan, dirinya bersama relawan GSP mendukung penuh rencanaprogram naturalisasi lingkungan hidup yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"GSP berkomitmen untuk membantu Pemprov DKI dan relawan lingkungan untuk mengkampanyekan naturalisasi demi lingkungan Ibu Kota yang bersih dan nyaman," kata Endah di hadapan puluhan aktivis lingkungan, termasuk Laskar Krukut Luhur (Laskaru).

Menurut Endah, proses naturalisasi merupakan langkah penyelamatan air bersih di Ibu Kota yang paling realistis.

Pasalnya, naturalisasi tidak menimbulkan permasalahan baru ketimbang membenahi sungai dengan cara normalisasi.

"Sungai itu adalah sumber kehidupan bahkan sungai bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Karena itu langkah penyelamatan air sangat penting mengingat kondisi air di sungai-sungai di Ibu Kota sudah sangat memprihatinkan," beber Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Dia mencontohkan, keberadaan Kali Sentiong atau Kali Item yang belakangan menjadi sorotan publik karena airnya yang kotor dan menimbulkan bau tak sedap.

"Dengannaturalisasi sungai tidak akan menimbulkan permasalahan baru. Naturalisasi lebih alami karena tidak merubah sungai. Penyelamatan air dilakukan dengan membersihkan sungai dengan mengikuti kondisi sungai tersebutagar menjadi asri," katanya.

"Jadi, tidak seperti normalisasi yang bisa menimbulkan permasalahan baru karena dilakukan penyodetan, turap, pelurusan dan sodetan," terang Wakil Ketua DPD Gerindra DKIyang kembali maju sebagai Caleg DPRD DKI periode 2019-2024 pada Pileg 2019 mendatang.

Lebih jauh, Endah menjelaskan, Pemprov DKI nantinya bisa meniru negara-negara lain, dimana sungai dan pemukiman warga tidak ada batasan. Namun, tetap tidak membuat sungai tercemar dan menimbulkan bau.

"Makanya, harus dirubah stigma dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sungai sebagai sumber kehidupan," ujar Endah.

Endah juga mengajak masyarakat Jakarta untuk bersama-sama menjaga kelestarian sungai dan lingkungan sekitar.

"Di Jakarta terdapat 13 sungai yang sebagian dikelola Pemerintah Pusat dan sebagian lagi dikelola Pemprov DKI. Naturalisasi merupakan salah satu dari 23 janji kampanye Anies-Sandi pada Pilkada 2017 yang harus dikawal agar berjalan sesuai target," jelas Endah.

Endah ingin, langkah naturalisasi yang dicanangkan Pemprov tidak hanya dilakukan berdasarkan momentum.

"Kita berharap langkah penyelamatan air yang digaungkanPemprov DKI Jakarta tidak bersifat politik praktis. Namun perlu keseriusan dan berkesinambungan agar kondisi sungai kita jadi lebih baik," pesan Endah.

Senada, ditempat yang sama, Caleg DPR RI dari Partai Gerindra, Himmatul Aliyah menyatakan, bahwa di beberapa negara maju, bantaran kali banyak dimanfaatkan sebagai hunian yang layak.

"Namun, masyarakat di sejumlah negara maju memiliki komitmen kuat untuk menjaga kebersihan sungai dan sekitarnya. Jadi, keberadaan hunian sama sekali tidak merusak aliran sungai dan tidak menyebabkan banjir," ungkapnya.

"Nah, apakah model seperti ini bisa diterapkan di Jakarta?, tergantung pada komitmen pemerintah dan masyarakat," ujar istri Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Achmad Muzani itu.

Sementara itu, Ketua Laskar Krukut Luhur (Laskaru), Aziz Kurniawan mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk membuat jera masyarakat yang masih latah membuang sampah ke sungai.

"Masalah untuk menyelamatkan air sungai memang ada pada budaya dan penertiban. Seperti beberapa waktu lalu kita sudah berusaha, bahkan wajah warga yang buang sampah ke sungai sudah kita foto," ucap Aziz.

Selanjutnya, Panglima Laskaru, M. Rizki mengatakan pihaknya dari dulu sangat peduli terhadap kebersihan sungai-sungaidi Jakarta.

"Kedepan, pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi ruas sungai di Jakarta yang kotor dan dangkal, terutama kali Ciliwung, Pesanggrahan, dan Krukut," ujarnya.

Menurutnya, Laskaru juga berkomitmen untuk mengawal janji kampanye Anies-Sandi, terkait naturalisasi sungai demi menyelamatkan lingkungan.

"Laskaru merupakan organisasi yang bergerak pada konservasi lingkungan hidup, air, dan ketahanan pangan. Sejak era Gubernur Jokowi, kami sudah banyak berkolaborasi dengan Pemprov DKI mengenai konsep penyelamatan air," pungkasnya. (Alf)

tag: #partai-gerindra  #dprd-dki  #dki-jakarta  #pemprov-dki  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Mahasiswa Kecewa dengan Sikap KPK: Ancam Akan Lapor ke Jokowi

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 10 Agu 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat kembali melakukan aksi di depan Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Massa aksi ...
Jakarta

Muncul Nama Heru Budi Hartono Pengganti Anies Baswedan, Siapa Dia?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis masa jabatan pada 16 Oktober 2022. Mengingat Pilkada baru digelar 2024, posisi Anies akan diisi oleh penjabat ...