SETELAH ditinggal Sandiaga Uno, kursi wakil gubernur DKI Jakarta menjadi “rebutan” koalisi pendukung Prabowo Subianto.

Di satu sisi, Partai Gerindra megaku paling berhak mengisi kursi itu, karena Sandiaga ialah kadernya. Gerindra pun mengajukan nama M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakartayang juga Ketua Gerindra DKI.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mengklaim paling berhak atas bekas kursi Sandiaga itu, karena mereka sudah mengorbankan diri mengusung Prabowo-Sandiaga dalam pemilihan presiden dengan tidak ngotot mengajukan kadernya Salim Segaf al Jufri. PKS mengunggulkan kadernya, Mardani Ali Sera untuk menguasai bekas kursi Sandiaga.

"Secara aturan yang bisa ganti Pak Sandi itu kan dari PKS dan Gerindra karena dulu yang ngusung dari dua partai itu," kata Sohibul usai mendampingi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendaftar di KPU, Jumat (10/8/2018).

Tapi, yang tidak kalah kuat ialah Partai Demokrat. Meskipun belum secara terang benderang, namun beredar desas-desus bahwa Demokrat bersedia mengusung Prabowo-Sandiaga setelah ada power sharing bekas kursi Sandiaga itu.

Adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang menjadi kader Demokrat dijagokan mengisi bekas kursi Sandiaga itu.

“Kita sedang fight dengan PKS nih,” ujar seorang kader Demokrat.

Persaingan merebutkan bekas kursi Sandiaga ini jelas tidak kalah seru dibanding pemilihan presiden itu sendiri. Partai-partai koalisi Prabowo mau tidak mau akan menguras energi mereka untuk menguasai kursi wakil gubernur mengingat kursi itu juga mampu mendatangkan sumber daya yang tidak kecil.

Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sedikitnya Rp70 triliun per tahun ini amat besar untuk meningkatkan performa figur bersangkutan sekaligus partai yang menaunginya.

Belum lagi peluangnya untuk menaikkan figur tersebut ke tingkat kekuasaan lebih tinggi seperti wakil presiden jauh lebih besar dibanding sekadar menjadi menteri.

Di sinilah potensi saling sikut antarpartai dan antarfigur partai koalisi Prabowo semakin kuat. Sulit bagi mereka untuk mengalah lagi, karena inilah kursi tersisa berkelas yang bisa mendatangkan sumber daya besar.

Peluang Agus Harimurti Yudhoyono sendiri relatif terjal untuk bisa memiliki bekas kursi Sandiaga. Agus dilihat secara politis tidak termasuk dari figur yang bekeringat ketika Anies Baswedan-Sandiaga Uno menang di DKI Jakarta.

Dilihat ecara etika politik pun, Agus Harimurti bukan figur yang kuat untuk menjadi wakil gubernur, karena dia ialah figur yang pernah kalah. Belum lagi, dia dianggap sebagai orang yang turun derajat politiknya mengingat dia pernah bertarung sebagai gubernur, namun kalah lalu berambisi menjadi presiden.

Yang paling kuat posisinya memiliki bekas kursi Sandiaga adalah Mardani. Sebagai kader PKS, Mardani banyak berkeringat dalam memenangkan Anies-Sandi.

Dengan segala daya kreativitas politiknya, Mardani membuat manuver politik dengan segala isu yang relative “liar”, sehingga suara Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat tidak mampu bertambah.

Belum lagi dari kepartaian, PKS sebagai partainya juga menjadi pengusung Anies-Sandi, sehingga mereka berhak punya kader yang berkuasa di DKI.

Bahkan, dalam pencalonan Prabowo sebagai presiden, PKS lah yang paling sesak napas mengingat sebagai teman lama, tapi dia tidak dapat jatah calon wakil presiden.

Untuk mengobati sesak napasnya itu, wajar jika PKS ngotot mendapat obatnya, yaitu wakil gubernur DKI Jakarta namanya. (*)