JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyayangkan kepentingan pihak tertentu yang menjadikan proses penetapan Cawapres Jokowi dengan melakukan dramatisasi atas pernyataan Pak Mahfud MD.

“Seluruh dinamika penetapan Cawapres Pak Jokowi masih wajar, dan jauh lebih beradab dibandingkan dengan penetapan Cawapres Prabowo yang diduga diwarnai transaksi jual beli dukungan atau mahar politik sebesar Rp 1 Trilyun”, ujar Hasto Kristiyanto melalui keterangan pers yang diterima TeropongSenayan, Rabu (15/8/2018).

Menurut Hasto, Koalisi Indonesia Kerja, Capres dan Cawapres yanh diusung adalah calon pemimpin untuk rakyat. Pemimpin bangsa dan negara yang prosesnya tidak boleh dikotori oleh praktek politik uang.

“Awal kehancuran suatu bangsa apabila memilih pemimpin tertingginya dilakukan dengan mengabaikan moral, etika, dan keadaban publik. Kami semua sungguh heran, betapa murahnya rekomendasi untuk menjadi cawapres. Ini gambaran rusaknya peradaban politik bangsa. Mereka yang telah memperjual belikan pencalonan hanya demi uang tidak bisa dibenarkan dengan cara apapun," katanya.

Untuk itu, Hasto sangat bersyukur bahwa penetapan KH Ma’ruf Amin menurutnya dilakukan melalui dialog para pemimpin.

“Bahwa didalamnya ada dinamika dan dialektika kepentingan antar Partai yang berbeda itu hal yang wajar. Namun pada akhirnya Pak Jokowi mengambil keputusan atas dasar pilihan nurani, kemerdekaan politik dan mencari sosok pemersatu; sosok pengayom, sosok yang selama 1 tahun terakhir sangat aktif berdialektika dengan Pancasila sehingga Kyai Ma’ruf hadir sebagai sosok pemimpin yang mumpuni lahir dan batin," ujarnya. (Alf)