JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Presiden Joko Widodo menegaskan pihaknya akan fokus untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR RI, Kompleks Parlemen, Kamis (16/8/2018).

"Sangat menjadi perhatian serius kita, terutama keadilan bagi 40 persen lapisan masyarakat di bawah. Kita bersyukur bisa mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389," kata Jokowi.

Selain itu, Joko Widodo melanjutkan, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga tidak pernah berhenti. Pemerintah saat ini, katanya, merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar pemerataan pendapatan bisa segera diwujudkan.

"Pemerintah melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat sehingga rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset, sehingga dapat mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga," ujar Jokowi.

Langkah percepatan ini, ungkap dia, membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya.

"Tahun lalu, target 5 juta sertifikat tanah sudah tercapai dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat," kata Jokowi.

Selain itu, pemerintah dengan program pembangunan sejuta rumah. Untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat, Pemerintah juga memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

"Pemerintah dalam 4 tahun terakhir terus memangkas suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari yang awalnya 22 persen, saat ini sudah diturunkan
menjadi hanya 7 persen," lanjutnya.

Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM turut dipangkas dari 1 persen menjadi 0,5 persen agar UMKM dapat lebih cepat naik kelas, sehingga yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadi pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh.

"Bagi usaha ultra mikro dan sekaligus sebagai pemberdayaan ekonomi ummat, Pemerintah menggencarkan pembentukan lembaga keuangan Bank
Wakaf Mikro," katanya.

Sebagai salah satu solusi yang diperlukan, untuk mendukung usaha produktif yang dilakukan ummat dan masyarakat bawah. Pemerintah juga melakukan revitalisasi pasar-pasar rakyat agar bisa bersaing dengan pasar-pasar modern dan menjadi wadah bagi UMKM dalam menggerakkan ekonomi
lokal.

Pemerintah melakukan berbagai langkah terobosan untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu wujud keadilan adalah program BBM Satu Harga sehingga saudara saudara kita yang berada di pegunungan Papua, di pulau-pulau terdepan, di kawasan perbatasan, tidak membeli BBM lebih mahal beberapa kali lipat dibanding saudara-saudara satu bangsa, satu tanah air di Pulau Jawa.

Terobosan lain adalah dengan peningkatan jumlah Dana Desa yang sejak tahun 2015 hingga tahun 2018
total alokasi-nya sudah mencapai Rp 187,65 triliun.

"Dana Desa kita fokuskan untuk perbaikan pelayanan infrastruktur dasar bagi warga desa serta meningkatkan ekonomi produktif yang digerakan oleh Badan Usaha Milik Desa dan pelaku UMKM di desa," beber Jokowi.

"Sehingga Dana Desa bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, maupun dalam upaya mengatasi kemiskinan di pedesaan," tutupnya.(yn)