JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPP Partai Gerindra Heri Gunawan mengapresiasi dan mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi yang akan menaikkan gaji 5 persen bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2019 mendatang.

Heri menegaskan, bahwa partainya akan mendukung setiap usaha pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat.

"Kalau terkait kenaikan gaji PNS kita apresiasi, intinya setiap usaha untuk perbaikan kesejahteraan itu bagus dong,"ujar Heri saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (18/8/2018).

Hanya saja, kata dia, pemerintah harus hati-hati dan tetap mengukur kemampuan ekonomi negara.

"Kami berharap bukan cuma PNS yang diperhatikan, tapi rakyat miskin juga harus diperhatikan," katanya.

Sebab, menurut Heri, kebijakan tersebut bisa dikatakan sangat terlambat. Merujuk pada kondisi kesulitan ekonomi masyarakat saat ini.

"Bukan bicara pantas dan tidak. Kalau memang berniat untuk memperbaiki kesejahtaraan seharusnya dilakukan di awal pemerintahan," kata Legislator dari dapil Jabar IV itu.

Tak hanya itu, Heri juga menyesalkan niat Jokowi yang akan memfokuskan program kerjanya terhadap pembangunan sumber daya manusia di sisa akhir masa kepemimpinannya.

"Kalau kemarin cerita tentang infrastruktur terus sekarang cerita SDM, jadi ini menunjukan (Jokowi) justru malah akan meninggalkan komitmen untuk membangun infrastruktur," sindirnya.

Karenanya, Heri memandang, kini Jokowi terkesan tidak punya otientasi pembangunan yang berkesinambungan.

"Malah jadi terkesan ingin tetap mempertahankan jabatan, mencoba merangkul rakyat melalui program kenaikan gaji PNS dan besarnya anggaran Bansos," sindirnya.

"Kalau memang berpihak sebaiknya di awal masa pemerintahan. Bukan diakhir seperti ini. Kalau bicara SDM, pemerintahan ini kan tersisa hanya 1 tahun. Apakah cukup membangun SDM cuma 1 tahun anggaran?," ucap Heri.

Namun demikian, menurut dia, sepanjang kebijakan tersebut pro terhadap kepentingan rakyat, pihaknya akan tetap mendukungnya.

"Intinya kita sambut baiklah, mungkin jadi salah satu langkah pemerintah untuk menaikan daya beli masyarakat, tapi harus diikuti dengan kekuatan ekonomi pemerintah juga," terang dia.

"Kalau itu memang untuk perbaikan kesejahteraan rakyat, tentunya kita harus mendukung. Cuma sayang aja, seharusnya dilakukan di awal pemerintahan sebagai bukti keberpihakan pada rakyatnya, bukan diakhir masa periode karena adanya kepentingan," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok sebesar 5 persen bagi para aparatur negara pada 2019.

Hal itu dipastikan Presiden Jokowi saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

“Pada 2019, pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara serta pensiunan sebesar rata-rata 5 persen," ucap Jokowi. (Alf)