Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Sabtu, 25 Agu 2018 - 21:13:50 WIB
Bagikan Berita ini :

IPS Anggap Permintaan Presiden Ganggu Netralitas TNI/Polri

62Jokowi-alus-pisan.jpg.jpg
Presiden Joko Widodo (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar TNI/Polri ikut mensosialisasikan kinerja pemerintah. Namun hal itu dianggap mengganggu netralitas kedua institusi tersebut di tahun politik.

Ihwal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies Muhammad Tri Andika. Dijelaskannya, jika dilihat dalam UU TNI dan Polri, mensosialisasikan kinerja pemerintah, memang bukan termasuk tugas pokok TNI/Polri.

"Itu domainnya Kominfo, jubir presiden, dan humas tiap-tiap kementerian," terangnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/8/2018).

TNI/Polri, tegas dia, tidak dipersiapkan secara khusus untuk menangani tugas sosialisasi kinerja pemerintah.

"Ketika tidak ada keterampilan khusus, namun diberikan arahan di luar keterampilannya, jelas ini berbahaya. Bisa kemana-mana. Jadi, permintaan Presiden tersebut menurut saya sangat keliru," tandasnya.

Di tahun politik ini, menurutnya, pesan-pesan yang semestinya keluar dari Presiden kepada TNI/Polri, baiknya adalah pesan pengingat.

"Diingatkan untuk tetap menjaga netralitasnya. Bukan justru didorong untuk mensosialisasikan keberhasilan kinerja pemerintah," ujarnya.

"Khawatir persepsinya nanti disamakan dengan mendorong secara halus agar TNI/Polri untuk berkampanye. Ini bahaya bagi proses pemilu nanti. Kepercayaan masyarakat kepada TNI/Polri yang selama ini telah membaik, justru bisa berkurang," tambahnya.

Menurutnya lagi, Presiden Jokowi juga harus sensitif. Saat ini, dirinya bukan saja Presiden. Tapi juga bakal calon Presiden.

"Harus bisa membedakan, kapan dirinya jadi Presiden. Kapan dirinya jadi calon presiden. Ketika sebagai presiden, jangan terjebak pada kepentingan pragmatis sebagai calon presiden,” tutupnya.(yn)

tag: #tnipolri  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...