MATARAM (TEROPONGSENAYAN)--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta aparatur sipil negara (ASN) di wilayah terdampak gempa di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meski dalam sarana yang terbatas.
"Kemarin ada satu minggu (pelayanan tak berjalan) wajar, karena banyak pegawai kena musibah," ujar Tjahjo di Mataram, Selasa (28/8/2018).
Tjahjo mengaku, memaklumi jika banyak kantor pemerintahan di NTB yang rusak akibat gempa. Hal demikian dengan para ASN yang rumahnya juga ikut rusak sehingga tinggal di pos-pos pengungsian.
Namun demikian, Tjahjo mengapresiasi para ASN dan perangkat daerah terdampak yang sudah mulai aktif kembali, meski di tenda-tenda darurat yang dibangun di halaman kantor.
"Minimal ada dua orang (ASN) pokoknya jalan terus. Pokoknya urusan administrasi tidak terlalu ribet lah, (tetap) melayani warga walaupun tenda seperti ini harus kerja terus, tetap kerja walau di tenda," katanya.
Mendagri, memberikan jaminan pelayanan administrasi seperti pembuatan KTP dan kartu keluarga (KK) yang hilang akibat gempa akan mendapat pelayanan yang cepat dan tidak ribet. Begitu juga dengan akte kelahiran juga langsung diberikan saat itu juga.
"Pokoknya urusan untuk warga harus tuntas dan selesai," tegas Tjahjo Kumolo.
Mengenai perbaikan infrastruktur pemerintahan yang rusak akibat gempa, Mendagri masih terus melakukan inventarisasi. Ia meminta adanya kantor desa darurat yang dibuat sementara waktu untuk melayani kebutuhan warga.
"Untuk perbaikan kantor-kantor lainnya kita lihat dulu apakah dipindah atau tidak, jangan sampai seperti Aceh bangun baru, ada gempa lagi, bongkar lagi. Kita masih inventarisir, arahan presiden percepat, nah untuk itu perlu diratakan dulu dan dibersihkan puingnya," katanya.
Kemendagri telah menyerahkan bantuan senilai Rp3,3 miliar untuk perbaikan 66 kantor desa di NTB yang rusak akibat gempa.
Sementara itu, Gubernur NTB TGB Zainul Majdi mengatakan mekanisme bantuan ini akan diberikan kepada kantor desa dengan dampak terparah.
"Bantuan stimulan untuk 66 desa, berarti Rp50 juta per desa untuk rehabilitasi kantor desa yang rusak, 66 kantor desa paling parah apakah itu di Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur atau mungkin di Sumbawa," katanya.(yn/ant)
