JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menyoroti besaran alokasi untuk Bantuan Sosial (Bansos) pada RAPBN 2019.

Dia mengungkapkan, pada alokasi belanja Negara RAPBN 2019 terjadi peningkatan cukup fantastis untuk Bansos, yakniRp103,2 Triliun.

Hal ini, menurutnya, disinyalit erat kaitannya dengan tahun politik 2018-2019.

"Peningkatan (sangat signifikan terjadi pada saat memasuki tahun politik, tahun 2018 dan tahun 2019, tahun dimana dimulai proses pendaftaran calon Presiden dan calon wakil presiden RI. Dan lebih meningkat lagi pada RAPBN 2019, saat akan dilaksanakannya pemilihan presiden pada bulan April 2019," kata Ketua DPP Gerindra itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Padahal, kata Heri, sebelumnya, pada APBN 2017 Anggaran Belanja untuk Bansos sebesar Rp55,297 Triliun, pada out look 2018 menjadi Rp80,2 Triliun dan pada RAPBN 2019 meningkat jadi Rp103,2 Triliun.

Sedangkan untuk belanja lain-lain pada APBN 2017 hanya Rp8,8 Triliun, pada out look 2018 meningkat menjadi Rp38,6 Triliun dan pada RAPBN 2019 menjadi Rp106 Triliun.

Menyikapi hal tersebut, kata dia, Fraksi Partai Gerindra memberikan catatan khusus agar nantinya setiap bantuan langsung dalam bentuk tunai atau sembako atau bantuan subsidi langsung kepada rakyat atau ke perorangan serta kelompok di masyarakat.

"Agar diberikan label bahwa itu uang dari rakyat diberikan kepada rakyat, bukan dari Presiden apalagi sebagai Capres," cetus Heri.

Hal ini, lanjut Heri, sangat beralasan. Mengingat, semua pendapatan negara baik pajak yang dibayar oleh rakyat, juga PNBP hasil dari Bumi Indonesia sejatinya memang milik seluruh rakyat Indonesia.

Begitu juga hutang yang dibuat pemerintah pun, kata dia, akan menjadi beban rakyat baik di masa sekarang maupun masa mendatang.

"Jadi, itu semua secara konstitusional dan secara kenyataannya adalah uang Rakyat Indonesia," tandasnya. (Alf)