JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Saddam Al Jihad meminta seluruh cabang-cabang HMI se-Indonesia menjaga kesakralan khittah independensi organisasi, dengan tidak terjebak pada politik praktis.

Saddam juga menegaskan, bahwa kader HMI tidak boleh ikut menjadi relawan pendudung calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.

"HMI adalah organisasi perkaderan, bukan mengurusi politik sehingga tidak ada alasan bagi semua kader ikut terlibat dalam relawan pemenangan dukung mendukung urusan Pilpres," kata Saddam dalam keterangan persnya, Jakarta, Minggu (2/9/2018).

Saddam memperingatkan agar seluruh kader aktif tidak melibatkan diri dalam pusaran politik kepentingan.

Program HMI untuk menyikapi pemilu, lanjut Saddam, sangat jelas yaitu membentuk relawan pemantau pemilu demi terciptanya demokrasi yang sehat, jujur, adil dan transparan.

Apalagi, PB HMI telah terakreditasi oleh Bawaslu RI sebagai pemantau dengan sertifikat bernomor 009/BAWASLU/VIII/2018.

"Kepentingan HMI bagaimana pemilu berjalan aman, jujur dan adil. Makanya, kami mengkampanyekan #2019HMIKawalDemokrasi. Itu hashtag politik kebangsaan kami. Tidak ada tagar lain yang dikonsepsikan HMI. Yang kami kedepankan adalah kaderisasi," tegas dia.

Menurut Saddam, sangat tidak etis secara keorganisasian apabila ada kader yang punya nuansa tendensius politik kepentingan politik golongan tertentu.

"Itu jelas mencederai organisasi HMI dan bagi kader yang masuk dalam kategori itu bisa berpeluang dikenakan sanksi karena secara moral menabrak independensi HMI," Saddam mengingatkan. (Alf)