Jakarta
Oleh Bara Ilyasa pada hari Selasa, 04 Sep 2018 - 17:26:39 WIB
Bagikan Berita ini :

M Taufik: Tidak Ada Pokir Dalam APBD-P 2018

9732-ketua_dpd_partai_gerindra_dki_jakarta_muhammad_taufik.jpg.jpg
Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua DPRD DKI JakartaMohamad Taufikmenegaskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2018 tidak ada anggaran pokok pikiran (Pokir).

Menurut Taufik, program Pokir kini sudah sudah ditiadakan lantaran tidak dibutuhkan lagi karena telah ada anggaran untuk program-program di tingkat Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

"Tidak ada pokir-pokir begitu, sekarang kan masa reses menyerap aspirasi, kemudian aspirasi yang sudah diparipurnakan dimasukkan sebagai bagian dari program, jadi tidak perlu lagi ada pokir," kata Taufik di Gedung DPRD, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Penasehat Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan, aspirasi masyarakat akan diserap dan direalisasikan langsung oleh SKPD sesuai dengan kebutuhan.

"Mana bisa dewan menghitung, yang menghitung satuannya kan nanti SKPD, kalau ada orang ngomong (mengajukan) pokir itu mengkhayal, setahu saya, saya lihat tidak ada itu (usulan anggaran pokir) di anggaran," katanya.

Pekan lalu, anggota DPRD dari Fraksi Hanura, Syafruddin, meminta anggaran pokir kembali disiapkan dalam APBD-P 2018.

Dia menilai anggaran pokir ini dibutuhkan untuk mengeksekusi masalah masyarakat yang didengar anggota DPRD DKI selama masa reses.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan memastikantidak akan mengakomodasi usulan adanya Pokir dalam APBD 2018.

Anies menyebut pengadaan anggaran pokir dalam APBD-P tidak signifikan karena ada anggaran lainnya yang serupa.

"Harus kita pastikan tidak adaredundency, kalau sudah ada anggaran yang bisa cover dari pos lain ya tidak, nanti jadidouble-double, sudah ada kegiatanevent, nanti ada uang jalan, uang harian, uang makan, semuanya akan muncul," ucap Anies menjelaskan.

"Kami pastikan tidak ada redundancy, sudah ada uang jalan, uang makan, dan uang transportasi," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/8/2018).

Anies mengatakan setiap penganggaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dia tidak ingin uang APBD digunakan untuk kepentingan pribadi. (Alf)

tag: #mtaufik  #dprd-dki  #pemprov-dki  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Mahasiswa Kecewa dengan Sikap KPK: Ancam Akan Lapor ke Jokowi

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 10 Agu 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat kembali melakukan aksi di depan Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Massa aksi ...
Jakarta

Muncul Nama Heru Budi Hartono Pengganti Anies Baswedan, Siapa Dia?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis masa jabatan pada 16 Oktober 2022. Mengingat Pilkada baru digelar 2024, posisi Anies akan diisi oleh penjabat ...