JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong, Komisi II DPR segera mengambil langkah sigap terkait dugaan temuan 25 juta pemilih ganda.

Komisi II harus meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera melakukan verifikasi terhadap dugaan data ganda dalam DPS tersebut sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Jangan sampai, lanjut Bamsoet, masyarakat mendapat informasi hasil verifikasi tersebut tidak benar, dan akhirnya menimbulkan keresahan.

"Saya telah meminta Komisi II DPR meminta KPU untuk lebih memperhatikan hasil sensus penduduk dari lembaga yang berwenang untuk disandingkan dengan DPT yang ada," kata Bamsoet di Singapura, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Politisi Golkar ini mengungkapkan, hasil sensus tersebut, belum tentu valid karena seiring berjalannya waktu kemungkinan ada warga yang meninggal dunia atau yang usianya telah memasuki usia wajib pilih.

"Sehingga perlu adanya pemutahiran data pemilih agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu," ujarnya.

Sebelumnnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 185.732.093 pemilih pada Pemilu 2019. Jumlah tersebut secara resmi masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang ditetapkan melalui rapat pleno di Kantor Pusat KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2019).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 92.929.422 merupakan pemilih perempuan, serta 92.802.671 pemilih laki-laki.

Sementara itu, koalisi partai pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan menolak jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 185 juta lebih pemilih yang telah dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu disampaikan setelah setelah empat sekjen partai pengusung melakukan pertemuan.

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengungkapkan, alasan penolakan DPT Pemilu 2019 itu karena pemilih sementara (DPS) masih ada sejumlah kesalahan. Setidaknya ada 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS.(plt)