JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Darmayanti Lubis mengaku prihatin atas nasib petani kelapa sawit dalam skala nasional.
Hal tersebut disampaikan Darmayanti saat rapat dengar pendapat dengan jajaran direksi dan manajer PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (5/9/2018).
Terungkap bahwa harga kelapa sawit produksi petani ternyata sangat ditentukan oleh mekanisme pasar bebas yang bergantung pada permintaan dan penyaluran (over supply), kualitas Tandan Buah Segar (TBS), dan harga jual ekspor crude palm oil (CPO).
Menurutnya, jika mekanisme pasar bebas ini yang terjadi, kondisi petani kelapa sawit plasma pasti akan sangat memprihatinkan secara nasional.
Dengan mekanisme over supply saja, kata dia, petani sawit tentu akan berada dalam posisi lemah karena harga kelapa sawit pasti jatuh ketika musim panen tiba.
Apalagi kini pabrik crude palm oil (CPO) milik swasta yang tidak punya kebun banyak berdiri di sekitar kebun kelapa sawit yang dibina oleh PTPN 7 sehingga mereka bisa menetapkan harga sekehendak mereka.
‘’Sebagai unsur pimpinan dewan perwakilan daerah, kami akan membantu mencari solusi atas permasalahan petani sawit ini dengan pemerintah pusat. Kami tidak bisa berdiam diri melihat nasib petani seperti ini,’’ tegasnya.
Senator dari daerah pemilihan Sumatera Utara itu menilai pemerintah pusat tidak bisa main-main lagi dengan nasib rakyat kecil ini.
Semua kementerian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan problem kepala sawit harus turun tangan dalam mengatur regulasi perdagangan CPO baik di dalam maupun di luar negeri.
‘’Tanpa partisipasi pemerintah dalam mengatur regulasi perdagangan, posisi petani kepala sawit akan selamanya terpinggirkan. Bertahun-tahun mereka lelah menanam, setelah produksi mereka panen harga dijatuhkan,’’ tandasnya.
Sebagai langkah awal, pimpinan DPD RI ini bertekad segera menggelar seminar nasional di Jakarta tentang kelapa sawit dengan PTPN VII Palembang.
Seluruh stakeholder yang berhubungan dengan produksi dan ekspor kelapa sawit akan dipanggil untuk duduk bersama membahas persoalan nasional ini.
Sejumlah narasumber yang berkepentingan dengan masalah ini akan diundang, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, PTPN, para pengamat CPO, lembaga swadaya masyarakat, juga para akademisi.
Menurutnya, sejumlah tema akan dibahas dalam seminar nasional ini, terutama yang sangat krusial dan dalam jangka pendek butuh jalan keluar.
Misalnya masalah replanting kebun plasma yang sampai saat ini masih menemukan banyak kendala di lapangan.
‘’Para petani sawit ternyata tak bisa bergerak leluasa karena sertifikat perkebunan mereka banyak yang digadaikan kepada pihak ketiga. Bagaimana mereka mau berproduksi?’’ kata dia.
Tentu saja Darmayanti memberikan apresiasi yang tinggi atas keberadaan dan kiprah Badan Penyandang Dana Sawit (BPDS) yang selama ini membiayai petani untuk melakukan replanting perkebunan kepala sawit.
Tapi, kata doktor bidang enginering dari Leeds University Inggris ini, dana Rp 25 juta untuk setiap petani sawit yang selama ini disalurkan BPDS sangat jauh dari mencukupi.
‘’Petani tentu butuh bantuan pihak lain, misalnya dari Pengelolaan Kemitraan dan Bina Lingkungan atau PKBL, atau dari pihak lain entah apa. Makanya DPD RI perlu merasa menyelenggarakan seminar nasional untuk memecahkan masalah ini,’’ tegas Darmayanti.
Menurut guru besar Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara ini, DPD RI dalam waktu dekat akan menggelar excecutive brief replanting kelapa sawit plasma di DPD RI untuk mempersiapkan seminar nasional yang Wakil Ketua DPD RI usulkan.
Dari forum kecil ini akan didalami banyak hal untuk diseminarkan, misalnya kemungkinan ekspansi derivatif produksi TBS kelapa sawit oleh BUMN Kelapa sawit untuk dikembangkan menjadi biodiesel.
‘’Ketika program petani plasma diluncurkan oleh Orde Baru, saat itu dicita-citakan petani muda yang baru bergerak di bidang kelapa sawit akan makmur di hari tua, tapi nyatanya seperti yang kita lihat saat ini. Saya sungguh prihatin,’’ tegas Darmayanti.(yn)
