JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menyepakati kenaikan anggaran kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sebesar Rp 11 miliar dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018, Jumat (7/9/2018).

Pengesahan kenaikan anggaran sosialiasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sempat diwarnai pertanyaan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta.

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Bestari Barus menilai target 16.000 warga yang akan diberikan sosialisasi tidak merepresentasikan keseluruhan warga Jakarta.

Politikus NasDem itu mengatakan lebih baik target dari sosialiasi itu adalah para Ketua RT yang berjumlah 31.000-an ketua RT di seluruh Jakarta.

"Ketua RT itu nantinya yang menjadi agen untuk meneruskan sosialisasi Pemilu 2019 kepada warga di lingkungannya," jelas dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhammad yang menilai anggaran Rp 3.8 miliar masih dimaksimalkan dalam kegiatan sosialisasi Pemilu 2019.

"Anggaran Rp 3,8 miliar, kegiatan bisa dilakukan dengan baik," kata politikus Partai Golkar itu.

Meski demikian, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang memimpin rapat tersebut langsung mengetok palu tanda disetujuinya anggaran itu, setelah mendengarkan penjelasan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri.

"Apakah Rp 11 miliar Bapak siap?" tanya Prasetio.

"Siap," jawab Taufan sambil diikuti Prasetio kemudian mengetok palu menyetujui anggaran itu. (Alf)