JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman meluruskan tudingan 'kegaduhan' di Rapat Komisi VII dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Kamis (6/9/2018).
Klarifikasi tersebut sekaligus untuk menjawab pernyataan Anggota Komisi VII dari PDI Perjuangan Adian Napitupulu, yang menyayangkan adanya kegaduhan itu. Rapat tersebut sempat memanas dan nyaris menemui jalan buntu, karena perdebatan tajam antara Jonan dengan dua anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar (FPG).
Secara khusus, Adian juga mengkritisi sikap anggota FPG lainnya, yaitu Maman Abdurachman yang mempertanyakan divestasi saham Freeport dan menuntut pencabutan izin operasi Freeport. Menurut Adian sikap itu tidak tepat. Terlebih lagi dalam situasi nilai tukar rupiah yang kurang baik saat ini.
Menanggapi pernyataan itu, Maman menegaskan, Fraksi Golkar hanya minta PT Freeport segera menyelesaikan pembangunan smelter. Permintaan itu mengemuka saat rapat dengan Dirjen Minerba dan 30 perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia. Agenda rapat adalah evaluasi komitmen pembangunan smelter yang tertuang di dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Guna menaikkan nilai jual komoditas tambang, kata Manan, perusahaan-perusahaan tambang wajib membangun smelter.
“Di dalam rapat tersebut kita melakukan evaluasi dan apresiasi kepada Antam, perusahaan anak bangsa yang telah 100 persen selesai membangun smelter. Namun berbanding terbalik dengan Freeport yang sudah bertahun-tahun tetapi progressnya baru 2,7 persen saja,” kata Maman saat dihubungi TeropongSenayan, Senin (10/9/2018).
Dalam rapat tersebut, kata Wasekjen Golkar ini, dirinya hanya mengusulkan untuk mencabut izin ekspor PT Freeport, bukan IUP. Pertimbangnyan, menurut dia, karena pada saat perusahaan-perusahaan tersebut diberikan relaksasi berupa izin kuota ekpor, mereka berkomitmen untuk membangun smelter.
“Bahkan kami juga mengusulkan bagi perusahaan-perusahaan tambang yang sudah komit membangun smelter, bisa kita tambahkan kuota ekspornya sebagai bentuk reward dan meningkatkan nilai ekpor untuk menekan melonjaknya nilai tukar Dollar,” papar Maman.
Maman yakin sikapnya tidak akan mengganggu hubungan Golkar dengan partai pendukung Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019.
“Tidak kok karena yang kita lakukan justru dalam rangka memperkuat dan mendorong prestasi pemerintah, Kami ingin agar Freeport bisa segera menuntaskan pembangunan smelter,” cetusnya.
Sebagai partai pendukung Jokowi, Golkar ingin terus membantu kebijakan-kebijakan pemerintah.
“Partai Golkar adalah partai yang pertama mencalonkan Jokowi menjadi presiden. Waktu itu kita ingin mendorong stabilisasi politik dan memberikan kepastian politik kepada Pak Jokowi di tahun 2019 agar beliau tidak mudah ditekan-tekan oleh oknum-oknum yang ingin merongrong wibawa presiden. Alhamdulilah, sekarang semua partai pendukung sudah solid untuk menjadikan Pak Jokowi dua periode,” papar dia.
Terkait penundaan raker dengan Menteri ESDM, Maman mengatakan hal itu terjadi karena dua hal. Yaitu kebutuhan data-data yang perlu disiapkan oleh kementerian dan jawaban Jonan yang masih belum memenuhi ekspektasi dan harapan Komisi VII. (plt)
