JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota DPR memberikan apresiasi atas kebijakan Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengurangi impor minyak untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Itu langkah bagus. Untuk jangka pendek, pengurangan impor bisa dilakukan dengan melarang ekspor minyak mentah yang menjadi bagian kontraktor (asing)," kata anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Kurtubi menjelaskan saat ini pemerintah membeli minyak domestik sebanyak 225 ribu barel per hari (bph). "Itu jangka pendek. Namun, untuk bisa mengurangi impor migas secara berkesinambungan butuh waktu lama," ujarnya.

Sedangkan untuk jangka panjang, pengurangan impor harus disertai dengan peningkatan produksi minyak mentah di dalam negeri dengan memperbanyak pengeboran dan eksplorasi.

Saat yang bersamaan, pemerintah juga harus meningkatkan produksi BBM dalam negeri. "Yang produksi BBM dalam negeri itu kilang minyak. Kilang minyak kita sekarang gak nambah-nambah," ujar dia.

Untuk itu, Kurtubi mengapresiasi rencana Pertamina membangun 6 kilang minyak baru dan mengoptimalkan kilang yang ada dengan harapan akan menyumbang 1 juta bph untuk menutupi kebutuhan BBM dalam negeri pada 2026.

"Jadi, untuk mengurangi impor minyak memang tidak bisa seketika," ujarnya.

Ketergantungan Indonesia pada impor minyak saat ini disebabkan oleh kesalahan kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya. Pemerintahan Jokowi saat ini, menurutnya, hanya terkena imbas kesalahan pemerintahan masa lalu. "Jadi bukan kesalahan pemerintah Jokowi," ujarnya.

Seperti diketahui, keterbatasan produksi BBM dalam negeri membuat pemerintah harus mengimpor minyak 400 ribu bph. Namun, kebijakan Pertamina di bawah Dirut Nicke yang memborong 225 ribu bph minyak mentah milik kontraktor, mampu menurunkan impor hingga 60 persen.

"Produksi nasional itu selama ini masih ada yang belum dibeli oleh Pertamina, yang porsinya punya KKKS. Ini yang akan dibeli oleh Pertamina. Yang pasti ini bisa mengurangi impor hingga 60 persen," kata Nicke saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/8).(plt)