BANDUNG (TEROPONGSENAYAN)--Ketegangan antara bacawapres Sandiaga Salahuddin Uno dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil) berakhir melalui diplomasi kopi. Kedua sahabat itu menikmati secangkir kopi bersama di sebuah tempat di Jakarta, Jumat (14/9/2018) malam lalu.

Diplomasi secangkir kopi itu disampaikan sendiri oleh Kang Emil.Dia bersyukur telah bertemu dan berbincang dengan Sandi. Sebab, beberapa hari sebelumnya keduanya terlibat peryataan yang sempat menjadi polemik di masyarakat.

"Dari awal kan memang kita saling menasihati dalam kebaikan dalam kesabaran. Kita ngopi-ngopi di Jakarta, kebetulan beliau telepon saya dan saya telepon balik," ujar Kang Emil di Bandung, Sabtu (15/9/2018).

Emil menjelaskan, saat menerima penghargaan dari sebuah media , Jumat (15/9/2018) lalu di Jakarta, dia bertemu dengan Sandiaga Uno.

"Nah sepulang dari acara malam itu kita ngopi sekitar satu jam," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, menurut Emil, ia mengingatkan bahwa elite harus membangun demokrasi dengan dialog positif dan harus mengedepankan perdamaian.

"Saya titip ke Pak Sandi sering-sering memberi statment yang mengajak pendukungnya itu menyampaikan pesan-pesan kebaikan, pesan perdamaian jauhi ujaran-ujaran yang memprovokasi, ujaran negatif," katanya.

Emil mengatakan, dia juga membuka diri jika Sandiaga mau berkampanye di Jabar di wilayah dirinya.

"Karena itu haknya. Kita akan fasilitasi sesuai peraturan yang memungkinkan. Lalu kami berakhir dengan ngopi kopi Jabar, saya kopi Gunung Tilu dan Pak Sandi ngopi Java Preanger," katanya.

Sandi sebelumnya mengupayakan untuk bertemu Ridwan Kamil. Sandiaga ingin menjelaskan pernyataannya terkait kepala daerah yang tidak boleh terlibat dalam dukungan terkait Pilpres 2019, yang kemudian menyulut respons dari Emil.

"Saya sih sebetulnya kepengin ketemu, tapi beliau masih sibuk baru bertugas," ujar Sandi saat melakukan kunjungan persahabatan di Kabupaten Bandung Barat, Kamis (13/9/2018).

Sandi mengatakan, pernyataan kepala daerah tidak boleh ikut dalam pusaran Pilpres 2019 bukan ditujukan bagi seluruh kepala daerah, melainkan hanya bagi yang masuk dalam koalisi Prabowo-Sandiaga Uno.(plt/rep)