JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsy meminta Kapolri Tito Karnavian mengusut tuntas insiden pembubaran paksa aksi mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Bengkulu dan Medan beberapa waktu lalu.

Diketahui, unjuk rasa massa pro dan kontra pemerintahan Jokowi di Medan diwarnai bentrokan antarmassa. Akibatnya, pembubaran paksa tersebut menimbulkan sejumlah korban luka berat maupun ringan.

"Pembubaran kegiatan aksi mahasiswa yang represif seperti di Bengkulu dan Medan kemarin seharusnya tak perlu terjadi. Saya minta Kapolri mengusut persoalan ini apakah memang prosedur pengamanan aksi telah sesuai dengan protab," kata Aboe Bakar di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Menurutnya, sebagai pengayom masyarakat, mestinya polisi tidak boleh bias menghadapi aksi mahasiswa.

"Apalagi pada aksi di Medan terdapat dua kubu yang sedang menjalankan aksi, terdapat kesan aparat melindungi salah satu kubu dan represif terhadap kubu lain. Tentunya ini harus dipertanggungjawabkan ke publik dengan baik," jelas dia.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I ini juga menyayangkan tindakan represif polisi.

Dia mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa tersebut adalah hak konsitusional mereka.

"Saya sangat menyayangkan jika aparat membubarkan aksi mahasiwa secara represif. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa adalah menyampaikan pendapat yang merupakan hak konstitusional. UUD 1945 menjamin hak tersebut dan kepolisian memiliki kewajiban untuk melakukan pengamanan," jelasnya.

Sebelumnya, terjadi aksi Mahasiswa di Bengkulu, Selasa (18/9/2018) dan Medan, Kamis (20/9/2018). Aksi mahasiswa ini mengkritisi kinerja pemerintah pusat terkait persoalan sektor ekonomi.

Peserta aksi menuntut stabilisasi nilai tukar rupiah, peningkatan ekspor dan mengurangi impor. Selain itu, mereka juga menuntut perbaikan harga jual komoditas pertanian, serta optimalisasi peran lembaga pemerintahan. (Alf)