Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Jumat, 28 Sep 2018 - 07:50:27 WIB
Bagikan Berita ini :

PKS Minta Pemerintah Bantu Jelaskan Pencegahan HRS

98IMG-20180730-WA0017.jpg.jpg
Hidayat Nur Wahid (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pemerintah Arab Saudi mencegah imam besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) bepergian ke luar negara tersebut.Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah menjelaskan pencegahan tersebut.

"Saya minta Kemenlu RI, ibu Menteri Retno untuk melakukan tindakan-tindakan yang inisiatif untuk menyelesaikan masalah HRS agar tak terjadi konflik diplomatik antara kedua negara dan Arab Saudi," kata Wakil Ketua MPR RI di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Menurut Hidayat, Retno bisa memperjelas kesimpangsiuran informasi soal pencegahan HRS tersebut. “Apakah istilah itu mencekal atau justru melindungi dan sebagainya. Itulah bagian-bagian yang baik kalau pihak Arab Saudi menyampaikan secara terbuka," kata Hidayat.

Pemerintah Arab Saudi menyebut perlindungan tersebut menurut Hidayat perlu diperjelas. Sehingga pernyataan terbuka dari pemerintah Arab Saudi dan Indonesia penting untuk disampaikan ke publik.

"Atau Kedubes RI di Riyadh untuk memberikan penjelasan terbuka pada masyarakat Indonesia agar tidak simpang-siur dan menimbulkan penilaian buruk," pungkasnya.

Sebelumnya, pemberitaan pencekalan HRS muncul saat Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima aduan GNPF-U beberapa waktu lalu. Mereka menyebut HRS dicekal Arab Saudi ke Malaysia guna menyelesaikan studi disertasinya.

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama al-Shuhaib sebelumnya berbicara mengenai kabar pencegahan HRS yang akan pergi ke Malaysia. Menurut Shuhaib apa yang dilakukan otoritas Arab Saudi semata-mata untuk melindungi Habib Rizieq.(yn)

tag: #habib-rizieq  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...