JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi secara terpisah.

Menurutnya, ada dua pembahasan raperda reklamasi. Yakni raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

"Beda dong penataan zonasi dan pesisir. Kalau zonasi itu urusannya dengan alur-alur laut, sedangkan perda penataan tata ruangnya, kan, terkait lingkungan," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (1/10/2018).

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu akan mempertanyakan bila Pemprov DKI Jakarta tetap mengajukan satu raperda.

"Kami akan dengarkan argumennya bagaimana. Itu kan perda dua-duanya ditarik padahal waktu itu sudah mau selesai. Kalau mau, ya ajukan lagi," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya sedang mengerjakan rancangan peraturan daerah baru terkait pesisir.

"Nanti akan menjadi Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil," ujar Saefullah. (plt)