JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar mengaku, tidak setuju dengan usulantanggal 3 Oktober sebagai Hari Anti-hoaks Nasional buntut dari kasus Ratna Sarumpaet.

Jika begitu, lanjut Dahnil, janji pemerintah menciptakanpertumbuhan ekonomi 7 persen, namun kenyataannya hanya 5 persen bisa masuk dalam kategori tersebut.

"Kami adalah korban kebohongan Ratna Sarumpaet," kata Dahnil di Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Kendati demikian, Dahnil mengapresiasi saran Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang ingin menjadikan Hari Anti-hoaks, meski hal tersebut tidak rasional.

"Lalu ada kabinet ramping, kenyataannya gemuk, bilang tidak impor namun nyatanya impor," ujarnya.

"Deretan kebohongan yang banyak ini tepatnya kita bisa mengangkat menjadi Bapak Kebohongan Nasional nanti, terkait dengan janji-janji itu," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengatakan,hoaks yang disebarkan Ratna Sarumpaet tidak boleh terulang lagi.

Menurut dia, sangat penting menjadikan momentum ini upaya lebih giat memerangi hoaks.

"Untuk mencegah peristiwa terulang dan untuk membangun budaya bermedia sosial yang positif maka tanggal 3 Oktober 2018 PPP mengusulkan ditetapkan sebagai Hari Anti Hoaks Nasional," kata Baidowi di Jakarta, Kamis (4/10/2018).(yn)