JENEWA (TEROPONGSENAYAN)--Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Keja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadel Muhammad dengan anggota Agustina Wilujeng Pramestuti dan Jon Erizal telah berpartisipasi pada pertemuan Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO (SC PCWTO) ke-42 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada tanggal 5 Oktober 2018. Sebelumnya, pada tanggal 4 Oktober 2018 Delegasi DPR RI juga berpartisipasi pada pertemuan WTO Public Forum 2018.
Dalam WTO Public Forum 2018, delegasi DPR RI secara khusus menghadiri sesi yang digagas oleh Inter Parliamentary Union dan European Parliament yang membahas isu “Sustainable Development in Trade Agreement”. Sesi khusus ini dihadiri oleh sejumlah anggota parlemen dari Anggota WTO, akademisi, kalangan pemerintah dan organisasi non-pemerintah.
Fadel Muhammad menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik KTM WTO ke-11 di Buenos Aires yang berhasil menyepakati Keputusan mengenai Subsidi Perikanan (Fisheries Subsidies).
“Keputusan itu sendiri dinilai sebagai langkah maju dalam upaya multilateral untuk menindaklanjuti target ke-14 dari Sustainable Development Goals, mengenai pembentukan disiplin pemberian subsidi perikanan yang diharapkan dapat disepakati pada Konferensi Tingkat Menteri ke-12 pada tahun 2019, tegas Fadel Muhammad”.
Dalam konteks ini, negara-negara diharapkan dapat bekerja sama untuk melarang segala bentuk subsidi perikanan yang mengakibatkan kelebihan kapasitas (overcapacity) dan penangkapan ikan berlebihan (overfishing) dan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU Fishing).
Selain itu, Wakil Ketua BKSAP ini juga menyampaikan pentingnya upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat memanfaatkan kegiatan perdagangan internasional dalam rangka meningkatkan kesejahteran pengusaha UMKM. UMKM perlu terus dibantu agar kelompok usaha ini dapat mengakses pasar global, diantaranya melalui pengurangan biaya ekspor dan impor.
Pada pertemuan SC PCWTO ke-42, Delegasi DPR RI bersama anggota SC PCWTO dari negara lainnya membahas draft mengenai “Proposal untuk meningkatkan Kinerja dari PCWTO” serta membahas persiapan pelaksanaan sesi Parliamentary Conference on the WTO yang akan diselenggarakan di Jenewa – Swiss pada tanggal 6-7 Desember 2018.
Mengenai draf proposal untuk meningkatkan kinerja PCWTO, Delegasi DPR RI menyoroti pentingnya sinergi yang erat antara PCWTO dan WTO agar dapat saling dukung dan komunikasi yang intensif pada pembahasan isu perdagangan internasional di kedua lembaga tersebut. Melalui komunikasi, anggota parlemen akan mengetahui secara persis isu-isu dan tantangan yang sedang dihadapi oleh WTO saat ini.
“Dengan demikian, para anggota Parlemen dapat berkontribusi secara positif untuk memberikan masukan mengenai isu perdagangan internasional kepada mitra eksekutifnya di negara masing-masing”, ungkap Fadel Muhammad, Politisi Partai Golkar.
Menyangkut agenda pembahasan pertemuan PCWTO bulan Desember 2018, Pimpinan BKSAP DPR RI berhasil meyakinkan pertemuan SC PWTO mengenai pentingnya pembahasan isu teknologi yang dinilai dapat memfasilitasi pencapaian SDG melalui agenda perdagangan 2030. Keberadaan tehnologi akan memicu perkembangan ekonomi digital yang memudahkan dalam melakukan aktivitas bisnis.
Mengenai sesi informasi pada pertemuan PCWTO bulan Desember 2018 yang akan mengagendakan presentasi oleh Wakil Tetap/Duta Besar dari beberapa anggota kunci WTO kepada anggota parlemen, Pimpinan BKSAP mengusulkan perlunya Wakil Tetap/Duta Besar Indonesia untuk WTO menjadi salah satu pembicara pada sesi tersebut.
Fadel Muhammad menggarisbawahi, bahwa peran penting Indonesia di WTO selama ini, dan dukungan kuat Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral merupakan salah satu pertimbangananya. Diharapkan Indonesia dapat berkontribusi dalam meredakan ketegangan (perang dagang) yang meningkat baru-baru ini.
Untuk sesi pembahasan draft awal outcome document dari PCWTO, Desember 2018, anggota Delri dari Partai PDI Perjuangan, Ibu Agustina Wilujeng menyampaikan usulan mengenai pentingnya untuk memasukan isu-isu pertanian terkait subsidi pemerintah (domestic support) dan cadangan pangan masyarakat (public stockholding programmes) dan mekanisme perlindungan produk lokal terhadap lonjakan volume impor (special safeguard mechanism) ke dalam draft outcome. Usulan Indonesia ini dicatat oleh pertemuan Steering Committee.
Pada akhir pertemuan, Delegasi DPRI RI menegaskan pandangannya mengenai perlunya perdagangan yang lebih terbuka, kerja sama internasional yang lebih baik, dan perjanjian perdagangan yang lebih konsisten dengan semangat WTO.(yn)
