JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong menyatakan, pihaknya akan mengawasi dana bantuan untuk korban bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng)
Ali memastikan, sejauh ini tidak ada penyelewengan dana bantuan, melainkan penjarahan yang dilakukan beberapa oknum warga.
"Ini kan juga menjadi persoalan. Penjarahan mulai terjadi karena warga belum mendapat bantuan karena akses sulit dijangkau," kata Ali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/10/2018).
"Maka dari itu, dua hari bencana kita mengusulkan kalau memang laut masih masalah, darat juga masalah, terbangkan saja lewat helikopter. Itu memang usul dari DPR," tambahnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial (Irjen Kemensos) Dadang Iskandar mengklaim telah melakukan upaya preventif pencegahan pada saat terjadinya bencana di Sulteng.
Ia menyampaikan bahwa Kemensos kurang lebih memiliki anggaran Rp 43 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) guna menanggulangi kemiskinan dan akan coba dialokasikan untuk penanganan bencana.
"Artinya, dari sisi angaran di Kemensos misalkan anggaran secara keseluruhan kurang lebih Rp 41 triliun, ditambah Rp 2 triliun kurang lebih Rp 43 triliun," ujarnya.
"Rp 43 triliun itu untuk program PKH dan penanganan fakir miskin, tetapi untuk penanganan bencana alam itu kecil sekali hanya Rp 252,7 miliar dan teralokasi pusat Rp 120 miliar didekontraksi Rp 132 miliar. Itu pun sudah terdistribusikan ke kegiatan lain,” jelasnya.(yn)