Pelapor Korupsi Dihadiahi Rp 200 Juta, Komisi III Apresiasi Langkah Jokowi
Oleh Ferdiansyah pada hari Rabu, 10 Okt 2018 - 22:53:42 WIB

Bagikan Berita ini :

63jokowi1.jpg.jpg
Sumber foto : Istimewa
Presiden Joko Widodo

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2018 yang mengatur pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta. Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai, kebijakan itu sebagai komitmen pemerintah dalam hal penegakan hukum, khususnya korupsi.

Sahroni meyakini, kebijakan tersebut akan memberikan efek domino dalam pemberantasan korupsi. Dengan kebijakan itu, masyarakat akan berlomba-lomba mengawasi  prakti korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan kerja ataupun di bidang pelayanan.

“Reward itu akan membuat masyarakat terpacu untuk ikut mengawasi adanya praktik korupsi. Di sisi lain, kebijakan ini juga akan menciptakan deterrence effect atau efek gentar kepada mereka yang berniat melakukan korupsi karena akan banyak yang mengawasi,” ujar Sahroni, Rabu (10/10/2018).

Seiring dengan adanya reward tersebut, politisi NasDem ini menekankan perlunya lembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK, Polri dan Kejaksaan untuk mempersiapkan sumber daya manusianya secara baik. Hal ini menyikapi kemungkinan banyaknya laporan dari masyarakat yang akan masuk terkait dugaan praktik korupsi. Ia mengingatkan lembaga penegak hukum harus memberikan perlakuan sama atas laporan diterima.

“KPK, Polri dan Kejaksaan harus benar-benar mempersiapkan SDM-nya untuk mengantisipasi banyaknya laporan dugaan korupsi yang akan masuk. Jangan sampai ada laporan diabaikan atau terbengkalai karena tebang pilih kasus yang akan ditangani,” tegas Sahroni.

Sebelumnya Jokowi mengatakan alasan PP tersebut diterbitkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kejahatan luar biasa tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan masyarakat peduli terhadap kasus korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar.

Anggaran untuk hadiah tersebut dikemukakan Jokowi akan dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mengenai jaminan keselamatan pelapor dipastikan Jokowi akan ada mekanismenya yang diatur oleh Kementerian terkait.

Terkait keselamatan pelapor, Sahroni menyampaikan Indonesia memiliki LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang selama ini telah memiliki kerjasama baik dengan penegak hukum.

“LPSK bisa dimaksimalkan untuk melindungi whistle blower atau pelapor. Perlindungan maksimal bahkan melalui save house bisa diberikan melihat seberapa rentannya keamanan pelapor. LPSK juga dapat bekerjasama dengan Polri untuk memastikan keamanan pelapor,” pesan Anak Priok yang kembali maju sebagai calon legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III Jakarta ini.(yn)

tag: #jokowi  #kpk  

Bagikan Berita ini :

Tanggapan Anda atas berita ini?
TSPOLING

Pembaca teropongsenayan.com yth.

Polemik Ratna Sarumpaet, dalam waktu sekejap, membuka mata-telinga dan mengejutkan banyak kalangan. Termasuk mata dan telinga para politisi.

Setelah polisi membuktikan kebohongan Ratna, dan yang bersangkutan juga mengaku berbohong, polemik pun semakin kencang. Di sisi lain, beberapa kalangan menengarai polemik kebohongan Ratna berimplikasi terhadap elektabilitas pasangan calon (paslon) peserta Pilpres 2019. Yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Anda, seperti apa dampak dari implikasi tersebut:

  • 1. Berpengaruh positif terhadap Joko Widodo-Maruf Amin
  • 2. Berpengaruh positif terhadap Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
  • 3. Tidak berpengaruh terhadap masing-masing paslon
LIHAT HASIL POLING
TSTRENDING