JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melakukan restrukturisasi di tingkatan Tim Pelaksana.

Anggota Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir menilai KKIP harus lebih melibatkan sektor swasta dalam industri pertahanan (Indhan) dalam negeri dengan struktur baru itu.

"Anggaram yang tidak sedikit sehingga perlu melibatkan swasta agar tidak membebani anggaran APBN," kata Inas dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Dia mengatakan, ada tujuh program prioritas industri pertahanan yaitu propelan, roket, rudal, medium tank, radar, kapal selam dan pesawat tempur.

Semua itu, menurut Inas, seharusnya melibatkan riset di perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan industri pertahanan agar memajukan keterampilan dalam inovasi teknologi.

"konsekuensinya adalah anggaran yang tidak sedikit, sehingga perlu melibatkan swasta agar tidak membebani anggaran APBN," ujarnya.

Selanjutnya, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi menilai di struktur Tim Pelaksana KKIP terdapat orang-orang yang punya rekam jejak bagus dan kompeten seperti Marsdya TNI (Purn) Ismono Wijayanto sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP, Letjen TNI M. Thamrin sebagai Wakil Ketua I Tim Pelaksana KKIP, dan Connie Rahakundini sebagai Staf Ahli KKIP bidang Korporasi.

Dia berharap dengan komposisi tersebut industri pertahanan menjadi semakin transparan dan akuntabilitel.

"Masuknya Dr Connie sebagai pengamat militer juga artinya mengakomodir masukan akademisi, dan formasi lain baik sipil atau industri seperti Achmad Muchtarsyah dan unsur kepolisian Irjen Eko hadi, memperkaya keragaman perspekif dalam membangun peta jalan industri pertahanan nasional," ujar dia.

Dalam komposisi tersebut juga terdapat perwakilan indhan swasta seperti Mayjen TNI (Pur) Jan Pieter Ate yang merupakan Sekretaris Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional dan Achmad Muchtasyar yang merupakan Direktur PT Daya Radar Utama.

Bobby meminta keterlibatan swasta dalam KKIP harus bisa dimanfaatkan untuk pengembangan indhan dalam negeri khususnya dengan sumber daya yang dimiliki sektor swasta.

"Semoga formasi ini bisa segera diterima Presiden, agar langsung bekerja efektif, menyelesaikan program MEF sampai fase ke 3 tahun 2019-2024," pungkasnya. (Alf)