JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--DPR tidak berputus asa agar dana saksi Pemilu 2019 dibiayai dan masuk APBN 2019. Para wakil rakyat akan terus mencari celah agar aktivtas saksi selama pemilu ditanggung oleh negara.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Arwani Thomafi mengungkap Banggar akan memperjuangkan dana saksi partai politik Pemilu 2019 agar dibiayai Pemerintah. Menurut Arwani, DPR akan mencari celah agar dana saksi disetujui masuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019.

"Kami akan coba cari celah lagi lah," kata Arwani kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (21/10/2018).

Menurutnya, meskipun Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan dana saksi tak masuk yang dianggarkan dalam APBN 2019 lantaran tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurutnya, jika memang ada keinginan dari Pemerintah, maka dana saksi masih bisa masuk APBN 2019. Meskipun jumlah pengajuannya sebesar Rp3,7 Triliun.

"Misalnya ngga ada UU-nya, saya kira jika ada keinginan bersama bisa jadi, kalau ada keinginan untuk dibicarakan ya kita siap untuk bicara. Jangan sampai kita bicarakan di sana tapi posisi pemerintah dari awal sudah menolak, ngapain dibicarakan," ujar Arwani.

Sekretaris Fraksi PPP MPR itu juga meminta berbagai pihak tidak khawatir jumlah pengajuan anggaran itu menyita banyak postur anggaran di APBN

"Saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya, misalnya terkait wah ini menyita banyak anggaran. Kata ingin kembalinya Pemilu ini untuk rakyat. Pemilu ini jangan dimaknai dengan perbuatan yang seolah perebutan kekuasaan, rebutan kursi itu," kata Arwani.

Lagipula Wakil Ketua Umum PPP itu menilai, dana saksi juga untuk meminimalisasi kecurangan dalam Pemilu. Sebab, kecurangan dalam Pemilu biasanya terjadi di tempat pemungutan suara (TPS).

"Kita tidak ingin yang terpilih di kontestasi Pemilu itu lahir dari proses-proses kecurangan. Nah untuk minimalisasi kecurangan itu ya dengan penguatan partai dan penguatan saksi, perlu diingat kecurangan itu paling banyak di TPS, dari TPS ke KPUD," kata Anggota Komisi I DPR itu. (plt/rep)