JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku bahwa penganggaran dana kelurahan dari pemerintah pusat bukan untuk kepentingan politik Presiden Jokowi sebagai petahana pada Pilpres 2019.

Tjahjo pun meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan kebijakan pemerintah tersebut dengan kontestasi Pillpres.

"Semua kebijakan pemerintah sekarang sampai nanti awal tahun depan semua pasti dikaitkan dengan Pilpres. Dipisahkan dong," ujar Tjahjo.di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Tjahjo mengatakan, dana kelurahan merupakan usulan para bupati dan wali kota, dua tahun lalu. Saat itu, usulan itu disampaikan ke Mendagri, Menteri Keuangan hingga ke Presiden.

Usulan itu muncul karena banyak kelurahan yang mengeluh tak dapat dana langsung dari pemerintah pusat seperti yang didapatkan desa dari alokasi dana desa.

Padahal, kata Tjahjo, masyarakat yang berada di kelurahan juga banyak yang masih tertinggal.

Lagi pula, tutur dia, pengalokasian dana kelurahan akan melalui pembahasan di DPR.

"Jadi kalau dikatakan itu ada pertimbangan politis enggak lah, wong dibahas dengan DPR. DPR kan juga mewakili seluruh partai politik," jelas politisi PDI-P itu.

"Jadi rencana ini bukan hal baru itu usul bupati-wali kota dua tahun yang lalu. Dulu kosentrasi kami ke dana desa dulu, sekarang baru kelurahan sebagai stimulan," sambung dia.

Rencananya pengalokasikan dana kelurahan ini dilakukan pada 2019 mendatang.

Rencana pemerintah meluncurkan dana kelurahan disampaikan Presiden Jokowi dua hari lalu.

DPR Pertanyakan KucuranDana Kelurahan Jelang Pilpres

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mempertanyakan alasan pemerintah memasukkan dana kelurahan ke dalam APBN 2019.

Ia menyadari, saat ini terjadi kesenjangan antara desa dan kelurahan secara anggaran lantaran hanya desa yang mendapatkan dana.

"Pertanyaannya adalah kenapa sekarang? Kenapa enggak dari dulu? Kalau kami setuju dari dulu, harusnya desa itu dengan kelurahan itu di-treatment-nya sama. Kenapa baru sekarang? Kami kalau dari dulu lebih setuju lagi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengingatkan agar pemerintah tak sembarangan menganggarkan sesuatu dalam APBN tanpa ada payung hukum yang jelas.

Apa lagi, kata Fadli, usulan tersebut muncul menjelang pelakaanaan Pilpres 2019 sehingga menimbulkan pertanyaan.

"Jangan sampai ini karena hanya untuk kepentingan politik sesaat, tetapi pada prinsipnya kami menyetujui dana kelurahan itu dari dulu seharusnya, disamakan dengan dana desa," kata Fadli.

"Dan kalau sekarang kan orang menilai pencitraan jadi sangat mudah, karena memang di tahun politik dan di saat-saat memang menjelang pemilu legislatif dan presiden," lanjut dia.

Diberitakan, mulai tahun 2019, pemerintah tidak hanya menggelontorkan dana desa. Pemerintah juga akan mengeluarkan program dana kelurahan se-Indonesia.

"Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk di kota, ada yang namanya anggaran kelurahan," ujar Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerja di Bali, Jumat (19/10/2018), seperti dikutip dari siaran pers Istana.

Program baru itu, lanjut Jokowi, dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait anggaran di tingkat kelurahan.

"Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah, tahun depan dapat," lanjut Presiden.

Program dana desa sendiri akan disempurnakan pemerintah. Tahun depan, pemerintah akan menerbitkan kebijakan terkait operasional dana desa yang mengatur penggunaan dan fungsi dana desa agar semakin tepat sasaran.

"Sebentar lagi akan kita revisi peraturan pemerintahnya, baru kita hitung-hitung, enggak tahu dapat 5 atau 4 persen. Nanti akan kita putuskan," ujar Jokowi. (Alf)