JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Harryadin Mahardika mengungakapkan, krisis moneter sudah ada di depan mata.
Menurut dia, bangkrutnya beberapa perusahaan besar di Indonesia serta naiknya jumlah kredit macet menjadi salah satu indikator awal situasi ini.
Harryadin mengatakan, khusus untuk kenaikan kredit macet, masyarakat bisa melihat data NPL dari BRI yang baru-baru ini diumumkan.
"Sebagai salah satu bank nasional yang paling besar menyalurkan kredit, kenaikan NPL (kredit macet) yang dialami Bank Rakyat Indonesia (BRI) bisa menjadi indikator bahwa pemerintah perlu lebih waspada," kata Harryadin di Jakarta, Jumat (26/10/2018).
Dia mengungkapkan, BRI mengalami kenaikan NPL menjadi 2,5% pada kuartal kedua tahun 2018 ini, akibat kredit macet tiga korporasi besar.
Sebelumnya, NPL BRI ada di kisaran 2,41% di kuartal pertama 2018. Sementara di kuartal kedua tahun 2017 NPL ada di 2,33%.
Harryadin menambahkan, ketiga korporasi yang kreditnya macet tersebut adalah sebuah perusahaan energi (minyak), sebuah BUMN dan sebuah perusahaan multinasional.
Nilai kredit macet ketiganya diperkirakan mencapai triliunan Rupiah jika mengacu pada total kredit yang disalurkan BRI kuartal ini sebesar Rp 808,9 triliun. Ketiganya merupakan korporasi besar dengan ribuan karyawan.
"Kita juga menyaksikan skandal Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) atau yang dikenal dengan toko kredit Columbia, yang mengakibatkan kerugian Rp 4,07 Triliun, termasuk bank BUMN seperti Bank Mandiri," ujarnya.
Sementara itu, dia juga menyaksikan bangkrutnya beberapa perusahaan besar beberapa waktu ini. PT Sariwangi Agricultural Estate Agency (SAEA) dan PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (MPISW) telah dinyatakan pailit.
Perusahaan teh ini bangkrut karena tidak mampu membayar dengan utang total Rp 1,5 triliun kepada krediturnya.
"Kejadian yang sama juga terjadi baru-baru ini pada salah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia yaitu PT Nyonya Meneer. Perusahaan ini bangkrut karena tak mampu membayar utang sebesar Rp 267 miliar kepada beberapa bank dan kreditur," jelas dia.
"Kita juga masih ingat kebangkrutan PT Modern Internasional Tbk (MDRN) yang mengelola gerai 7-Eleven (Sevel) di akhir tahun 2017," tuturnya.
Di sektor manufaktur, lanjut dia, ada PT Korindo Aria Bima Sari (KABS) yang sudah beroperasi selama 38 tahun dan akhirnya tutup karena kondisi ekonomi yang terus memburuk.
Perusahaan plywood (kayu lapis) terbesar di Kalimantan Tengah itu mengalami kesulitan finansial sehingga terpaksa menutup operasional perusahaan dan merumahkan (PHK) 1.076 karyawannya.
"Kejadian demi kejadian ini tentu harus mulai dijadikan warning, terutama karena juga bisa berimbas serius akibat berkurangnya lapangan pekerjaan," ujarnya.
"Diperkirakan setiap bulan terdapat lebih dari 2.500 lapangan pekerjaan di tanah air yang hilang akibat perusahaan yang tutup/bangkrut atau karena pengurangan karyawan akibat kesulitan finansial atau kredit macet," papar Harryadin.
Menurut Harryadin, hal tersebut bisa menjadi bom waktu bagi perekonomian nasional apabila tidak segera ditangani.
Belum lagi kenyataan bahwa banyak kredit yang bermasalah kini direstrukturisasi terus-menerus oleh bank-bank nasional hanya untuk menahan agar NPL tidak mengalami peningkatan terlalu tajam. Rata-rata NPL bank nasional saat ini adalah 2,7%.
"Beberapa bank sudah mengalami NPL diatas rata-rata ini, termasuk Bank Muamalat di mana Cawapres Ma’ruf Amin menjadi komisarisnya, yang NPL nya sudah diatas 4% atau hampir mencapai ambang batas yang diperbolehkan," paparnya.
"Kita menyarankan kepada pemerintah agar mengurangi retorika dengan jargon-jargon yang tidak substantif, dan segera bekerja memperbaiki keadaan," imbuhnya. (Alf)
