Dalam banyak kesempatan, saya sering mengatakan kepada orang-orang yang saya kenal bahwa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, tidaklah mudah. Dan tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa-bahasa lain pun juga begitu.

Pengkasusan "tampang Boyolali" yang diucapkan oleh capres Prabowo Subianto (PS) ketika menyampaikan pidato kampanye di Boyolali, bersumber dari kedangkalan dalam penguasaan bahasa Indonesia. Lebih khusus lagi adalah penggunaan bahasa dalam orasi politik. Bil-khusus lagi di depan rapat umum berupa kampanye.

Ketika Prabowo mengatakan, "Mungkin kalian diusir, tampang kalian tidak tampang orang Kaya, tampang kalian ya tampang orang Boyolali ini," beliau tidak sedang merendahkan orang Boyolali. Dia menyebut "orang Boyolali" agar pesan komunikasi massa yang diinginkan, bisa sampai kepada audiens yang sedang mendengarkannya. Yaitu, orang Boyolali.

Ternyata pesan sarkastik Pak Prabowo itu memang sampai dan dipahami oleh hadirin kampanye. Itu terbukti dari sambutan tertawa dari para hadirin ketika Pak PS menyebut "tampang Boyolali". Beliau sedang bergurau. Dan gurauan itu ternyata "nyambung".

Dalam pidato kampanye seperti itu, seorang orator memang perlu melibatkan audiens. Agar suasana kampanye tidak monoton. Tidak kering. Tidak satu arah.

Yang dilakukan oleh Pak PS adalah model komunikasi interaktif. Cara ini akan lebih mengakrabkan orator dan audiensnya. Pendengar dilibatkan. Dan cara yang paling efektif untuk melibatkan atau memancing reaksi audiens adalah dengan menyebutkan situasi yang sedang dihadapi oleh pendengar pidato.

Di Boyolali, sangat wajar sekali Pak PS mencandai audiens dengan terminologi "tampang Boyolali" ketika beliau sedang menyindir segmen perekonomian borjuis di Jakarta. Pak Prabowo ingin mengkontraskan kondisi masyarakat Boyolali dengan kemegahan yang tak berkeadilan di Jakarta.

Bukan penghinaan terhadap warga Boyolali. Bukan mengatakan bahwa orang Boyolali tak pantas menjadi orang kaya. Yang disampaikan Pak PS adalah ketimpangan pembangunan yang berpuncak dari kebijakan pro-kapitalis. Kebijakan ini menyebabkan rakyat Boyolali secara rata-rata tidak menikmati pertumbuhan yang dipuji-puji oleh para penguasa.

Para penggoreng kubu lawan Prabowo meneriak-neriakkan "tampang Boyolali" itu sebagai penghinaan. Bahkan, seorang penduduk Jakarta yang bernama Dakun dan mengaku asal Boyolali melaporkan Pak PS ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penghinaan. Dakun didampingi pengacara projo, Muannas Aidid.

Saya agak repot menggolongkan pelapor dan pengacara yang mendampinginya. Mau dikatakan mereka ini bodoh, belum tentu bodoh. Bisa jadi pura-pura tak paham tentang komunikasi massa. Candaan sarkastik mereka sebut penghinaan. Kalau mereka dan orang-orang sejenis mereka bersikap seperti ini terus-menerus, alamat penuhlah kantor polisi dengan laporan mereka. Bakalan perlu ditambah meja pengaduan di semua tingkat struktur kepolisian.

Muannas Aidid bakal perlu merekrut pengacara baru untuk mendampingi puluhan ribu orang dungu yang melaporkan candaan sarkastik yang pasti banyak dijumpai di mana-mana.

Dan, insyaAllah, setelah Prabowo dilantik sebagai presiden tahun depan, saya akan mengusulkan program khusus re-edukasi massal untuk meningkatkan pengetahuan bahasa, komunikasi massa, dan peningkatan kadar intelektual gerombolan projo. Supaya mereka terbebas dari kedunguan akut.(*)