JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik mengaku lebih setuju pembangunan proyek stadion Persija di Taman BMW digarapDinas Olah Raga dan Pemuda (Disorda) DKI ketimbang diserahkan keBUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Menurut dia, secara logika pihaknya tidak bisa memberikan proyek tersebut ke Jakpro, mengingat keuangan mereka kini sedang bermasalah.
Bahkan, Taufik meminta agar perusahaan pelat merah itu dilakukan audit keuangan dan audit kinerja direksi.
"Stadion tetap dibangun. Anggaran akan dimasukkan dalam APBD 2019 sesuai perhitungan Disorda berapa yang diperlukan uangnya. Tinggal dipindahkan saja ke Disorda. Kenapa mesti repot," kata Taufik di Kebon Sirih, Jumat (16/11/2018).
Dia menilai, hingga kini anggaran Rp 650 Miliar tidak jelas keberadaannya. Meski pun dana tersebut sudah digunakan.
Menurutnya, perusahaan binaan Pemprov DKI tetap wajib mengembalikannya ke kas daerah. Sebab, hal itu sudah dibahas dan masuk dalam alokasi APBD perubahan 2018.
"Makanya, kami minta Disorda bangunan stadion. Tidak masalah. Bisa menggunakan system multiyear atau anggaran tahun jamak," jelas dia.
Selain itu, Taufik memandang, pembangunan stadion akan lebih lama dilakukan oleh Jakpro. Sebab, harus mengubah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemprov DKI Jakarta pada PT Jakpro.
Regulasi itu, menurut Taufik, perlu direvisi karena membatasi modal dasar yang bisa dimiliki Jakpro. Dalam perda itu diatur modal dasar Jakpro sebesar Rp 10 triliun. Sementara itu, sampai saat ini Jakpro sudah menerima modal sebesar Rp 9,4 triliun.
"Nah, dengan multiyears bisa langsung dilelang. Orang yang protes tidak ngerti anggaran, tapi sok mengerti," jelas Ketua DPD Gerindra DKI.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melarang pengadaan stadion terlebih untuk Jakarta.
Dia mengakui, masalahnya hanya pada yang menangani pengerjaan proyek tersebut.
"Kalau stadion BMW saya akan kerjakan kepada SKPD yaitu Dinas Olahraga, dia lelang, stadion BMW wajib harus ada tetapi tidak di Jakpro," tegas Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/11/2018). (Alf)