JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari mengaku belum dapat kabar resmi perihal penangkapan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, yang di-OTT KPK, Minggu (18/11/2018) pagi tadi.
"Peristiwa penangkapan tersebut (batu) kami ketahui dari media. Belum dapat laporan dari DPD Sumut, namun benar Bupati Pakpak Barat yang tertangkap OTT," kata Imelda saat dikonfirmasi awak media, Minggu (18/11/2018).
Imelda mengaku prihatin atas penangkapan Remigo karena yang bersangkutan tercatat sebagai Ketua DPC Demokrat Pakpak Barat.
"Kami menghormati proses hukum dan menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK. Secara internal ada mekanisme Partai yang ditandatangani setiap kader yang maju pencalegan atau Pilkada terkait pakta integritas," katanya.
Ia pun memastikan akan ada sanksi pemberhentian langsung kepada Remigo yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat bila yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan korupsi.
"Sanksi pemberhentian bisa dilakukan Dewan Kehormatan Partai jika seorang kader melakukan tindakan korupsi karena melanggar pakta integritas," tegas Imelda.
Diketahui, KPK mengamankan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT), Medan, Sumatera Utara, Minggu (18/11/2018) pagi. Dia diamankan terkait dugaan suap proyek Dinas PUPR Pakpak Bharat.
Komisi antirasuah pun bergerak cepat. Remigo beserta sejumlah pihak langsung diterbangkan ke Jakarta.
OTT ini disebut terkait dugaan suap proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat. Ada dugaan transaksi ratusan juta terkait OTT ini. Para pihak yang diamankan masih berstatus sebagai saksi. TermasukRemigo yang tak lain adalah kader Partai Demokrat (PD).
KPK punya waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan dan menentukan status para pihak yang diamankan tersebut.
"Ada dugaan suap terkait proyek di dinas PU di Pakpak Bharat," kata jubir KPK Febri.
Namun, Febri tak menjelaskan proyek apa yang dimaksud. Dia juga belum menyebut berapa orang yang diamankan saat OTT tersebut. (Alf)
