JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Sistem penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), berbasis online, dinilai telah memasung hak-hak anak daerah Maluku, untuk mengabdi sebagai PNS. Apalagi, metode seleksi menggunakan pola Computer Assisted Test (CAT), dengan standar kelulusan sesuai passing grade yang ditetapkan, justru menyulitkan para peserta untuk lolos ke tahap berikutnya.
Keluhan ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Kamis (15/11/2018), terkait CPNS 2018. Dalam pertemuan itu, Wagub Maluku didampingi para Bupati, dan Anggota DPRD Maluku.
Menanggapi keluhan itu, Fahri Hamzah mengatakan, kebutuhan daerah akan sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini ASN dan PNS mendesak, dan tidak bisa ditunda, karena harus segera bekerja.
Sementara, lanjut politisi dari PKS itu, mungkin pemerintah punya standar kualifikasi tertentu yang kemudian membatasi jumlah kelulusan. Bahkan jika dilihat, kelulusannya dibawah 2 peesen dibeberapa tempat.
"Karena itu harus ada kebijakan yang ditahap awal. Paling tidak dijelaskan sejak awal oleh pemerintah bagaimana cara memenuhi angka yang ada itu. Teman-teman ini (Maluku), berharap jangan pemenuhannya nanti, semua orang datang dari daerah-daerah yang dianggap maju, mengisi kedaerah. Itu juga jadi problem," ujarnya.
Sekali lagi, Fahri Hamzah meminta agar pemerintah harus menjelaskan bagaimana ini akan diatasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebab kebutuhan akan SDM di daerah juga tidak bisa menunggu lama, karena akan ada yang pensiun.
PNS ini kan bukan selamannya bekerja.
"Mereka akan pensiun, nah kalau ada yang pensiun kan harus yang mengisinya. Nggak bisa kemudian seperti mesin yang nggak pake pensun. Ini kan bukan mesin, tetapi manusia. Jadi ini yang harus dijelaskan supaya penantiannya itu jangan terlalu lama, dan mereka memerlukan jumlah yang dibutuhkannya itu terpenuhi semuanya," tambahnya lagi.
Ditanya soal banyaknya yang terkendala administrasi dalam proses penerimaan CPNS, Fahri Hamzah pun berharap jangan problem adiministrasi ini membuat lambat dan seperti bertele-tele. Padahal keperluannya besar sekali dan perlu waktu yang cepat.
"Jadi intinya, pemerintah terbuka dan harus memberikan timetable yang fix kepada daerah, karena kan harus jalan juga. Di satu sisi mereka keluaran pensiunannya banyak, tapi kapan terimanya yang baru dalam jumlah yang memadai," cetusnya.
Untuk hal ini, DPR akan mengkomunikasikannya dengan pemerintah, baik melalui komisi terkait maupun langsung kepada Presiden. Apalagi, keluhan ini bukan hanya di Maluku saja, tetapi juga menjadi keluhan dibeberapa daerah, terutama Timur Indonesia yang paling banyak keluhannya.
"Kalau Barat itu mungkin persebarannya SDM nya ini terkonsentrasi ke sini. Karena itu kita harus betul-betul memperhatikan agar proses akselerasi pembangunan di Timur Indonesia, jangan tertunda oleh SDM yang menangani daerah kepulauaan, terutama. Karena ini pulauannya banyak betul, dan transportasinya terbatas dan harus melalui laut, karena daratnya hanya 7 persen. Beda dengan di bagian Barat, yang banyak transportasinya," pungkas polisitisi asal Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.(yn)
