JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurahman Suhaimi menanggapi keinginan Partai Gerindra soalmekanisme uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test Wagub DKI Jakarta.

Menurut Suhaimi, apakah teknis pelaksanaannya dilakukan secara terbuka atau tertutup itu urusan nanti.

Suhaimi mengatakan, saat ini pihaknya fokus padapembentukan tim uji kepatutan dan kelayakan. Dia ingin tersebut segera dirampungkan.

"Langkah pembentukan tim dulu, nanti setelah rampung baru dibicarakan (apakah tertutup atau terbuka)," kata Suhaimi kepada TeropongSenayan, Selasa (20/11/2018).

Suhaimi melanjutkan, uji kelayakan dan kepatutan Wagub DKI Jakarta dibuat secara sederhana dan juga harus mengedepankan akutantabilitas untuk publik.

Ia menilai, mekanisme secara terbuka atau tertutup juga tidak diatur dalam Undang-Undang karena hanya kesepakatan parpol koalisi.

"Persyaratan yang harus di publish, secara UU juga tidak ada jadi dibuat secara sederhana tapi juga harus akutanbel," ujar Suhaimi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test harus digelar secara terbuka.

Menurut Syarif, masyarakat Jakarta memang berhak terlibat dan mengetahui para calon kandidat Wagub pengganti Sandiaga Uno.

"Supaya enggak dianggap macem-macem memang pilihannya harus terbuka. Ya prosesnya harus (terbuka) dong, masyarakat dilibatkan. Saya sih setuju," kata Syarif saat ditemui wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/11/2018) kemarin. (Alf)