JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menyarankan pemerintah Joko Widodo tak mengutang untuk menangani dampak bencana alam di Lombok Nusa Tenggara Barat dan Palu Sulawesi Tengah.

Seharusnya, kata dia, dana utang digunakan kehal-hal yang produktif.

"Negara apalagi seperti Indonesia, harusnya pinjam itu untuk kegiatan produktif bukan untuk menangani bencana alam," kata Sodik saat dihubungi di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Jika tidak mempuyai dana untuk membantu para korban bencana alam, menurut Sodik, pemerintah harus memperbaiki pendapatan negara, bukan mengandalkan utang.

"Harus diperbaiki keadaan keuangan negara dan sistem perkonomian Indonesia," kata Ketua DPP Partai Gerindra ini.

Diketahui, Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman bantuan darurat senilai USD 500 juta guna membantu pemerintah Indonesia dalam pemulihan bencana, setelah terjadi gempa bumi maupun tsunami di Lombok Nusa Tenggara Barat dan Palu Sulawesi Tengah.

"Paket bantuan komprehensif dari ADB akan menyediakan dukungan pembiayaan yang cepat dan fleksibel bagi pemerintah agar dapat memitigasi dampak buruk akibat bencana alam," kata Direktur ADB untuk Divisi Manajemen Publik, Sektor Finansial dan Perdagangan Asia Tenggara, Sona Shrestha, Selasa (20/11/2018).

Pinjaman ini akan menyediakan pendanaan bagi rencana aksi pemulihan dan rehabilitasi pemerintah untuk kebutuhan penting seperti tempat tinggal sementara, perlindungan sosial dan pelayanan sosial, serta pemulihan ekonomi melalui bantuan dana, skema perkreditan, dan program-program peningkatan keahlian.

"Modalitas pinjaman yang disalurkan dengan cepat akan memastikan bahwa pemulihan pascabencana dan pembiayaan rehabilitasi dapat dipenuhi tanpa mengganggu pengeluaran pembangunan ekonomi dan sosial yang lain dalam anggaran negara," kata Shrestha. (plt)