JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyindir pernyataan Presiden Jokowi yang mendorong Baiq Nuril mengajukan grasi, bila upaya Peninjauan Kembali (PK) ditolak. Padahal, hukuman Nuril tidak mencapai dua tahun.

Fadli menilai ada kesalahan fatal dari tim Jokowi sehingga memberi masukan keliru yang Presiden bisa salah persepsi.

"Mungkin pasukannya kali ya. Dan ini saya kira bukan kejadian pertama ya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (21/11/2018).

Seharusnya, kata Fadli, sekelas Presiden tidak boleh salah dalam urusan-urusan mendasar seperti ini. Dia pun menyarankan Jokowi mengevaluasi anak buahnya.

"Harusnya di tim presiden mempunyai orang kuat di bidang hukum dan konstitusi, sehingga presiden tidak boleh salah dalam urusan-urusan basic ini. Kalau grasi kan seharusnya menurut UU di atas 2 tahun," ujar Fadli.

Fadli pun menilai, kesalahan fatal dari Presiden Jokowi ini membuat malu bangsa Indonesia. "Jadi pernyataan presiden ini bikin kita aja ya, sebagai bangsa malu lah sebenarnya. Bagaimana hal-hal yang sifatnya mendasar saja bisa salah gitu," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut, jika memang upaya Pengajuan Kembali (PK) itu tidak sesuai harapan yang diperjuangkan, dia meminta agar diajukan grasi. Menurutnya, itu prosedur hukum Nuril) yang harus ditempuh.

"Seandainya nanti PK-nya masih belum mendapatkan keadilan, bisa mengajukan grasi ke Presiden. Memang tahapannya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi ke presiden nah nanti itu bagian saya," kata Jokowi. (Alf)