Berita

Komisi VIII Pertanyakan Kinerja Dewan Masjid Indonesia

Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 25 Nov 2018 - 11:21:52 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

71sodik-mudjahid.jpg.jpg

Sodik Mudjahid (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mempertanyakan kinerja dan keberadaan Dewan Masjid Indonesia (DMI). Pasalnya, kata dia, sejauh ini DMI hanya pengurusnya saja yang ada, namun belum menjadi organisasi masjid-masjid secara utuh.

Pernyataan Sodik terkait polemik adanya 41 dari 100 masjid di lingkungan kementerian dan BUMN yang terpapar radikalisme.

"Cek di lapangan, berapa masjid yang jadi anggota, apalagi dibina oleh DMI. DMI hanya organisasinya yang ada. Tanpa anggota-anggotanya yakni masjid-masjid," kata Sodik di Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Sodik juga mengomentari kritikan Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum DMI Jusuf Kalla kepada Menteri Agama terkait jumlah pasti masjid di seluruh Indonesia.

"Kerjasama dan koordinasi antar masjid perlu ditingkatkan," kata ketua DPP Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, terkait jumlah masjid di Indonesia, Kemenag tidak pernah memiliki data pasti. Selama ini, kata JK, angka jumlah masjid tersebut menggunakan perkiraan data sebanyak 800 ribu hingga 900 ribu. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun juga tidak mengetahui angka pasti jumlah masjid di Indonesia, kata JK.

"Kita selalu memakai masjid ada 800 ribu, mungkin sekarang sudah 900 ribu. Yang tahu betul itu cuma Allah SWT. Kita tanya Menteri Agama, dia juga tidak tahu," kata Ketua Umum DMI itu.

Oleh karena itu, Wapres memerintahkan Kementerian Agama, melalui Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam Muhammadiyah Amin untuk menghitung dengan tepat jumlah masjid yang ada di Indonesia.

Wapres memerintahkan Kemenag untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menghitung dengan benar jumlah masjid dan musala se-Indonesia.

"Sekarang saya tugasi 'you' selama enam bulan kasih kita (DMI) jumlah (masjid) yang benar. Kita juga wajibkan nanti ketua-ketua (DMI) daerah membikin pemetaan supaya masuk ke aplikasi kita, nanti dijelaskan di aplikasi DMI," ungkap Wapres.(yn)

tag: #bin  #jusuf-kalla  

Bagikan Berita ini :

Kemendagri RI
advertisement