Arief Munandar dalam Disertasinya berjudul “Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004” (2011), membeberkan fakta-fakta adanya dua faksi utama di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dua faksi itu bernama “faksi keadilan” dan “faksi kesejahteraan”. Lantas bagaimana dua faksi dalam tubuh partai yang sering disebut Partai Dakwah ini muncul?

Penamaan ini faksi ini didasarkan pada perubahan sikap dan perilaku para politisi PKS. Sebagian politisi yang dianggap berprinsip pada idealisme (memegang teguh prinsip) disebut sebagai faksi keadilan. Secara penampilan, mereka ini biasa-biasa saja, tidak menggunakan barang-barang mewah, mulai pakaian hingga kendaraan. Sementara di sisi lain, sebagian politisi PKS ada yang berpenampilan hidup yang tinggi, baik pakaian juga kendaraan. Padahal, sebelumya mereka hidup biasa-biasa saja, sederhana di masyarakat. Mereka ini disebut sebagai faksi kesejahteraan.

Dalam perjalanan PKS, riset dari Arief Munandar juga Burhanuddin Muhtadi menyebut bahwa kedua faksi ini kerap berbeda pandangan dalam menyikapi sebuah kebijakan, juga saat menghadapi Pemilu. Jalan memajukan partai berbeda-beda meski tentu saja memiliki tujuan sama: membesarkan partai dan meraih sebanyak mungkin suara di Pemilu. Akhirnya, konflik kepentingan pun tak terhindarkan. Meski harus diakui, PKS dikenal partai yang “canggih” dan mengelola konflik karena memiliki struktur partai yang sangat dihormati dan disegani, yaitu Majelis Syura PKS. Akan tetapi, dinamika konflik internal elit PKS bukan berarti luput dari pengematan para kader, para peneliti, masyarakat, dan media.

Meski kerap menutupi berbagai konflik yang terjadi, faktanya, banyak kader PKS yang terlibat konflik “bernyanyi” di muka media. Nyanyian ini kemudian dikonsumsi oleh media (juga masyarakat) sehingga mereka menyadari bahwa konflik dalam sebuah organisasi partai Islam sekalipun, tidak mungkin dihindari. Wilhelm Hofmeister-Karsten Grabow, dalam risetnya “Political Parties Functions and Organisation in Democratic Societies” (2011: 51), menyebut jika konflik intra-party adalah hal yang wajar dan pasti akan terjadi dalam institusi partai. Bagi Hofmeister dan Grabow, yang terpenting dari terjadinya konflik internal partai adalah menyelesaikannya melalui struktur partai, dan membawanya ke pengadilan adalah solusi terakhir.

Menjelang Pemilu 2019, deretan konflik PKS terjadi begitu hebat, mulai dari konflik bahkan perang terbuka antara Fahri Hamzah (politisi PKS) dengan Sohibul Iman (Presiden PKS), konflik akibat pencapresan sembilan kader PKS, mundurnya sejumlah pengurus PKS di beberapa daerah, serta indikasi adanya perpecahan yang akan melahirkan partai baru sebagai pecahan PKS. Indikasi ini bermula dari munculkan organisasi kemasyarakatan bernama Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang dimotori langsung oleh Anis Matta, mantan Presiden PKS.

Ketika nama Anis Matta muncul diantara delapan calon presiden yang dimunculkan PKS, ia dan tim relawannya menggalang kekuatan secara masif. Di berbagai daerah, digelar deklarasi dukungan untuk pencapresan Anis Matta. Sosok Anis Matta sendiri tidak perlu diragukan lagi. Selain pernah menjadi Presiden PKS, ia dinilai berhasil penyelamatkan partai ini dari biang kehancuran pada Pemilu 2014 karena dua tahun menjelang Pemilu, Presiden PKS menjadi terpidana kasus korupsi. Namun demikian, Anis Matta sendiri ternyata banyak tidak disukai pengurus PKS. Bahkan, sempat beredar kabar bahwa kader PKS dilarang menghadiri acara-acara sosialisasi dan deklarasi Anis sebagai capres PKS. Ironis, ia sendiri yang dimunculkan sebagai capres, tetapi dilarang bersosialisasi. Kebijakan DPP PKS yang melarang kadernya mendukung Anis Matta dikecam oleh beberapa politisi PKS seperti Fahri Hamzah dan Mahfudz Siddiq. Kedua orang ini memang dikenal sebagai loyalis Anis Matta.

Sadar akan terdesaknya posisi Anis Matta di PKS, ia berinisiatif membentuk Garbi sebagai wadah penyaluran hasrat kreatifitas politiknya. Menurut Mahfudz, Garbi merupakan ide Anis Matta sejak 2014 mengenai gagasan Arah Baru Indonesia. Arah baru ini dimaksudkan sebagai upaya dalam menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang maju dan bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Tertarik dengan ide tersebut, banyak kader PKS yang mulai berbondong-bondong bergabung.

DPP PKS mengultimatum kader PKS yang gabung Garbi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Utara, Tifatul Sembiring. Pilihannya, tetap bersama PKS atau keluar dan bergabung Garbi. Pernyataan Tifatul ini pertanda bahwa munculnya Garbi dan bergabungnya kader PKS kesana menjadi problem tersendiri. Mahfudz sendiri mengakui bahwa banyak kader PKS dipecat karena bergabung dengan Garbi, meski hal itu juga dibantah DPP PKS.

Deretan konflik yang terjadi jelang Pemilu tentu bisa merugikan PKS, apalagi beredar kabar kadernya yang bergabung ke Garbi. Kini, ujian PKS semakin dekat: Pemilu. Mampukah PKS menghadapi Pemilu yang penuh tantangan ini untuk bisa minimal mempertahankan suara Pemilu sebelumnya.(*)