Berita

Terbentur Regulasi, Pekerja Migran Indonesia Sulit Klaim Asuransi BPJS

Oleh Mandra Pradipta pada hari Jumat, 30 Nov 2018 - 14:40:23 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

57bpjs-ketenagakerjaan-batam_20151112_170238.jpg.jpg

Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pekerja Migran Indonesia (PMI) ternyata masih sulit mengklaim manfaat asuransi dari BPJS Ketanagakerjaan. Saat ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau sakit di luar negeri mereka kesulitan mengajukan klaim manfaat. 

Padahal, premi mereka selalu ditarik oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

"DPR banyak mendapat kritik dari para pekerja migran kita yang menyatakan bahwa klaim di luar negeri sulit dilakukan. Ketika di-PHK, mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dan saat sakit tidak bisa dicover," kata Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf di Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Bahkan, lanjut Ketua DPP Demokrat ini, para PMI yang mengadu mengatakan, klaim baru bisa diberikan setelah pulang ke Tanah Air. 

Ternyata, setelah di Tanah Air, tetap sulit mendapat klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan terbentur peraturan. 

Dede juga menginformasikan bahwa sampai tahun 2018 ini, BPJS Ketenagakerjaan sudah menarik premi sebesar Rp 150 miliar dari sekitar 350 ribu PMI.

Sementara pengakuan BPJS Ketenagakerjaan sendiri menyatakan, pemberian manfaat belum dapat dilakukan lantaran terbentur regulasi. 

Karena Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) belum memiliki peraturan turunannya. 

Saat yang sama Peraturan Menaker Nomor 27 Tahun 2017 juga belum memberi perluasan manfaat jaminan sosial bagi PMI. Jadi, setelah satu tahun diundangkan belum ada peraturan turunan yang menyelsaikan persoalan ini.

Ada usulan yang berkembang, agar BPJS Ketenagakerjaan merubah diri jadi konsorsium asuransi sehingga dapat memberi banyak manfaat.

"Jadi, saat UU PPMI dibuat, kesepakatan kita bersama antara pemerintah dan DPR adalah mencarikan jalan keluar dari konsorsium asuransi yang dilakukan swasta menjadi asuransi negara yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

"Ada peraturan yang belum bisa dijalankan, karena Permenaker-nya belum ada. Kami juga sudah minta Kemenaker hampir enam bulan yang lalu dan sampai saat ini belum turun," tambahnya. (Alf)

tag: #bpjs-ketenagakerjaan  #komisi-ix  #dpr  

Bagikan Berita ini :

Kemendagri RI
advertisement