Opini

Indonesia on Discount

Oleh Kuni Zakiyah (Peneliti Ekonomi Islam) pada hari Senin, 03 Des 2018 - 04:41:15 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

94minyak.jpg

Ilustrasi (Sumber foto : ist)


Beberapa minggu yang lalu, pemerintahan Jokowi meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Dalam salah satu paket kebijakan ini, pemerintah memberikan relaksasi berupa pelepasan daftar negatif investasi (DIN). Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan dalam daftar relaksasi tersebut pemerintah melepas sebanyak 54 bidang usaha ke asing. Artinya, modal asing bisa masuk lewat kepemilikan modalnya sebanyak 100 persen (Tempo.co,
29/11/18)

Berdasarkan data Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, sektor usaha tersebut antara lain; industri percetakan kain, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan
internet, warung internet (warnet), jasa pemboran migas di laut, industri rokok kretek dan putih,hingga gedung pertunjukan seni.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan 54 sektor ini dikeluarkan dari DNI karena dianggap memiliki potensi investasi yang baik bila kepemilikan modal asing bisa 100 persen. Kebebasan diambil sebagai langkah untuk meningkatkan aliran modal asing atau investasi ke dalam negeri.

Dengan alasan agar aliran modal bisa dengan deras masuk ke negeri ini, pemerintah menghalalkan segala cara, salah satunya adalah kebijakan tersebut diatas. Nampak jelas bahwa
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dari hari kehari bukan menjadikan rakyat semakin sejahtera hidupnya, justru kebijakan yang ada semakin liberal dan menyengsarakan rakyat. Bagaimana tidak, dengan terbuka lebarnya pintu investasi bagi asing berarti secara otomatis menyetujui penguasaan
sumber daya oleh asing.

Tidak hanya skala hulu tapi industry hilir-pun kini diobral. Sebab, adanya penanaman modal asing (PMA) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konspirasi untuk menguras habis kekayaan kaum muslimin sampai ke akar-akarnya.

Penanaman modal asing merupakan cara negara-negara Kapitalis untuk memuluskan tujuan mereka menguasai kekayaan negeri-negeri muslim yang sudah dimulai saat menggagas nota kesepakatan umum untuk tarif dan perdagangan (GATT) dan propaganda liberalisasi perdagangan internasional. Ini merupakan salah satu cara AS dan negara Kapitalis lain untuk membuka pasar-pasar internasional bagi perusahaan-perusahaan multinasionalnya serta mendominasi kekayaan dunia.

Sejatinya, pemerintah adalah ra’in dan junnah bagi rakyatnya. Ia memiliki wewenang penuh dalam memastikan setiap kebijakan yang diambil untuk terealisasinya kemaslahatan umat. Sebagai
ra’in, ia tidak akan mudah memberikan pengelolaan sumber daya ataupun perusahaan milik negara kepada swasta (corporate based management) tapi harus dikelola sepenuhnya oleh negara (state based management).

Memberi jalan pada asing untuk menguasai negeri muslim adalah sebuah keharaman. Allah SWT melarang memberi jalan pada orang kafir untuk umat Islam : “Dan Allah sekali “Dan Allah sekali kali tidak akan membiarkan jalan pada orang kafir untuk menguasai orang beriman.” (QS An-Nisa : 149)

Kanal Opini adalah media warga. Setiap opini/berita di kanal ini menjadi tanggung jawab Penulis.

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

tag: #ekonomi-indonesia  

Bagikan Berita ini :