JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk berani mengambil keputusan khususnya soal eksekusi anggaran.

Menurut Anies, tidak ada yang berani mengambil keputusan dari SKPD akan berdampak pada penyerapan anggaran yang rendah.

"Itu (takut mengambil keputusan) sudah bergenerasi. Jadi itu sudah tradisi, bukan sesuatu yang baru. Kelihatan dari mana? Dari lalu lintas dokumen selama 1 tahun memang tradisinya adalah tersentral di Gubernur. Jadi keputusan itu semua naik ke atas," kata Anies di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Anies menjelaskan dalam organisasi ada wewenang delegasi kekuasaan masing-masing sektor. Oleh karena itu, seharusnya kepala dinas dan kepala bidang bisa mengambil keputusan sendiri.

Di Pemprov DKI sendiri, ada pengelola sektor misalnya bidang energi, bina marga, air, dan lainnya.

"Pengelola sektor ada. Kalau begitu kan tidak perlu ada wewenang didelegasikan," ungkap Anies.

Anies mengungkapkan budaya tersebut sudah terjadi dalam 3 tahun hingga 5 tahun terakhir. Menurutnya, SKPD sulit mengambil keputusan sudah jadi budaya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Anies mencoba memperbaiki sistem yang sudah berlaku saat ini, yaitu yang terkait dengan kinerja pegawai negeri sipil (PNS).

"Penataan pada kewenangannya dan diatur untuk insentif dan disinsentif mengambil keputusan," jelas Anies. (ahm)